Kepala LKPP: Baru 34,5% UMKM yang Terlibat PBJP

Guna mendukung UMKM dan Koperasi, Hendi mengungkapkan urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk disahkan menjadi Undang-undang. “LKPP berupaya mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas produk dalam negeri,” katanya.

Urgensi penyusunan RUU ini mencakup dukungan pada proses pengambilan kebijakan berbasis data, menciptakan satu pasar nasional yang efisien dan efektif, serta memastikan peningkatan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik.

Selain itu, mendorong belanja pemerintah dan pengembangan industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan pergeseran dari otomisasi menjadi digitalisasi.

Terkait akuntabilitas dan transparansi PBJP, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan salah satu titik rawan korupsi tertinggi ada pada indikator PBJP di instansi dan lembaga. Hal ini juga sejalan dengan data penindakan perkara yang ditangani KPK.

“Kita buat sistem pengadaan barang/jasa secara nasional, yang berisi data detail perusahaan, pelaku PBJ, sistem pembayaran, hingga berita acara penyerahan barang agar seluruh prosesnya transparan,” ujarnya.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menambahkan diperlukan integrasi data sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan pengadaan. LKPP berusaha membangun sistem, namun belum banyak data yang ‘mengalir’.

Menurutnya, banyak transaksi yang terjadi di luar sistem, sehingga memicu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lapangan. Transaksi tersebut tak dapat dimonitor, karena terjadi di luar sistem.