Lemahnya Pencatatan Keuangan Menyebabkan UMKM Sulit Dapat Pembiayaan

Teten mengatakan, saat ini penyedia layanan dompet digital atau e-wallet di Indonesia mencapai lebih dari 50 operator resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pengguna dompet digital pun semakin bertambah selama masa pandemi. Seperti halnya dompet digital, teknologi finansial atau fintech juga terus berkembang pesat. “Total outstanding pada September 2021 mencapai Rp27,48 triliun 55,1 persen dari januari 2021,” katanya.

Untuk itu, penguatan dalam hal-hal teknis UMKM yang berpengaruh pada pembiayaan perlu mendapat dukungan semua pihak. Salah satunya dari lini pencatatan keuangan. Aplikasi digital sangat penting untuk dikembangkan, demi mempercepat proses digitalisasi di sektor UMKM dan peningkatan perekonomian nasional.

Sebagai contoh kasus, Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa penggunaan aplikasi BukuWarung—yang memiliki fitur utama pencatatan keuangan digital—telah berhasil meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di beberapa indikator ekonomi sejak pertama berdiri pada 2019.

Penggunaan aplikasi semacam ini telah meningkatkan kredit UMKM Rp1,14 triliun atau 21,93 persen: dari Rp5,19 triliun sebelum menggunakan aplikasi menjadi Rp6,33 triliun. Selain itu, pendapatan usaha UMKM yang menggunakan aplikasi akuntansi BukuWarung pun naik Rp640 miliar atau 17,35 persen.

Lebih dari itu, berdasar hasil riset INDEF, BukuWarung berandil mengakselerasi output ekonomi nasional hingga Rp32,86 triliun atau setara 0,27 persen PDB Nasional, menambah nilai investasi ke Indonesia Rp2,32 triliun atau menyumbang 47,07 persen terhadap peningkatan investasi nasional.

Nailul Huda, Peneliti INDEF, menyimpulkan pelaku UMKM yang terdaftar sebagai pengguna BukuWarung beroleh manfaat dari layanan tersebut. “Seperti peningkatan produktivitas, pencatatan yang lebih terintegrasi dan lebih rapi, termasuk keuntungan atau kerugian dari bisnisnya, serta perluasan pangsa pasar. Peningkatan produktivitas berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, dan pengajuan kredit UMKM,” katanya.

Teten mengatakan pemerintah diamanatkan untuk memberikan fasilitas pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan melalui PP no.7/2021. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi sistem laporan UMKM secara elektronik.

Senada dengan Teten adalah Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro, KemenkopUKM. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai strategi transformasi kewirasusahaan UMKM: transformasi usaha informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai pasok, dan modernisasi kooperasi.

Menurutnya, para pelaku usaha mikro masih banyak yang tidak punya akses pada layanan bank, tidak mengerti pelaporan. Usaha mereka juga masih informal, yang berarti dijalankan sedikit orang, bermodal kecil, nomaden, pembukuan keuangan belum baik.

“Tugas kami (KemenkopUKM) adalah mendorong digitalisasi di UMKM, agar mereka berubah dari usaha informal menjadi formal. Diharapkan mereka nanti memiliki lebih banyak pekerja, punya pembukuan yang rapih, syukur-syukur bisa dengan aplikasi. Kemudian modalnya pun bisa bertambah besar, dan dapat membayar pajak,” katanya.