Mengenal TKDN, Manfaat, Aturan, dan Perhitungannya

TKDN adalah nilai unsur produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa dalam negeri dalam bentuk persentase, meliputi biaya angkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa.

TKDN bisa jadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan. Rantai pasokan dalam negeri harus memperhatikan masalah TKDN. Dua kementrian yang mendukung penuh kebijakan ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Nentinya produk-produk yang dibuat di dalam negeri menggunakan sertifikat TKDN. Produk tersebut antara lain alat dan mesin pertanian, industri logam, alat telematika, sampai tekstil, baik dalam skala kecil sampai menengah.

Dengan rencana pemerintah mendorong penggunaan TKDN, diharapkan industri dalam negeri mengurangi impor barang-barang kebutuhan produksi dan meningkatkan ekspor. Selain itu, ada beberapa manfaat yang perlu diketahui dari TKDN:

1. Menciptakan lapangan tenaga kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dalam negeri.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan kesempatan kerja karena setiap industri pasti membutuhkan tenaga kerja baru.
4. Menghemat devisa negara.
5. Meminimalisir ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui optimalisasi belanja pemerintah.
6. Meningkatkan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk buatan dalam negeri.
7. Terjadi persaingan yang sehat antara produk dalam negeri di lingkup internasional.
8. Mampu mendukung perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa aturan yang mendasari penerapan penggunaan TKDN yang disusun pemerintah, antara lain:

1. Permen Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
3. Aturan penggunaan TKDN telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pertamina dan perusahaan lainnya melakukan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sertifikasi TKDN menjadi bukti legalitas sebuah produk, oleh karena itu, para pengusaha dan produsen perlu tahu teknis perhitungan untuk mendapatkan TKDN. Secara umum, perhitungannya berdasar pada barang atau jasa ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Dalam perhitungan barang dan jasa ada tiga unsur yang tercakup, sebagai berikut:

1. Komponen dalam Negeri pada Barang: penggunaan bahan baku yang mengandung unsur perakitan, fabrikasi, hingga penyelesaian akhir dilakukan di dalam negeri.
2. Komponen dalam Negeri pada Jasa: penggunaan jasa dari awal hingga akhir menggunakan tenaga kerja dalam negeri dan dilakukan di dalam negeri.
3. Gabungan Komponen dalam Negeri pada Barang dan Jasa: seluruh proses mulai dari pemanfaatan bahan baku hingga penggunaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam negeri dan dilakukan di dalam negeri.

Sementara, perhitungan BMP adalah nilai apresiasi kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena mendayagunakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui kemitraan, memberikan fasilitas keselamatan kerja, dan community development.

Perhitungan TKDN barang berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi–biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya ini meliputi: biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya tak langsung pabrik. Namun, biaya ini tak termasuk keuntungan, biaya tak langsung perusahaan, dan pajak keluaran.