CSIS: Kelangkaan Minyak Goreng Imbas Ketidakwaspadaan Pemerintah
Jakarta, FORTUNE – Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir mencerminkan ketidakwaspadaan pemerintah dalam melihat perkembangan tingkat persediaan dan permintaan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang ekonomi Center for Strategic and International Studies, Fajar Hirawan, (CSIS).
“Memang sudah ada kebijakan untuk memenuhi kebijakan domestik melalui DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation), tapi kalau kita bicara tentang kebijakan harga bahan makanan, menurut saya kurang bagus,” ujar Fajar.
Pemerintah seharusnya mengetahui, Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas yang sifatnya ekstraktif, seperti batu bara atau minyak sawit mentah (CPO).
Menurut Fajar, kelangkaan pasti akan terjadi ketika kebijakan penetapan harga, khususnya harga eceran tertinggi (HET). “Neraca komoditas masih sangat penting, sehingga kita bisa tahu apakah persediaan di dalam negeri cukup atau tidak, terutama dalam hal pergerakannya dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam diskusi mengenai masa depan ekonomi minyak kelapa sawit secara daring, Kamis (24/2).
Mekanisme kontrol DMO harus diperkuat
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki),Joko Supriyono, berpendapat kenaikan harga bahan baku seringkali diikuti oleh polemik di tataran masyarakat.
Berdasarkan data Gapki, ekspor CPO dan Olein mencapai 28 juta ton, dengan demikian 20 persen DMO yang dikhususkan untuk pasar domestik adalah sekitar 5,7 juta ton. “Sebenarnya kebutuhan minyak goreng di Indonesia yang memang segitu. Jadi, mestinya DMO bisa dijalankan,” ucapnya.
Namun, terkait kelangkaan yang terjadi, Joko berpendapat harus ada mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah pada menerapkan kebijakan DMO. “Artinya, kran masuk di satu sisi 20 persen masuk, di sisi keluarnya sebagai minyak goreng juga harus 20 persen. Jangan sampai, sudah dialokasikan 20 persen, kok tetap langka. Harus dipastikan match,” katanya.