Pemerintah Dorong Investasi di 3 Sektor Utama Ketahanan Nasional

Yuliot mengatakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada sektor ESDM adalah pelonggaran batasan kepemilikan saham pada penunjang pertambangan. Hal ini dinilai sudah sesuai dan dapat mendukung ketahanan energi yang merujuk pada PP No.96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Sunindyo, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut terdapat tiga pilar ketahanan energi yang penting untuk dijaga demi meningkatkan nilai tambah komoditas tambang mineral. “Ini wajib dilakukan melalui pengolahan pemurnian dalam rangka meningkatkan nilai tambah,” katanya.

Ketiga hal tersebut adalah pemberian kewenangan Kementerian ESDM kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk kemudahan perizinan bagi pelaku usaha; kepastian berusaha melalui evaluasi penerbitan izin dengan penuh kehati-hatian; dan pengutamaan kepentingan nasional dalam pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan pengembangan industri baterai untuk mendukung energi baru terbarukan (EBT).

Selanjutnya pada sektor pangan, Yuliot mengatakan terdapat upaya peningkatan ketahanan pangan dan orientasi ekspor pertanian. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan relaksasi dalam persyaratan bidang usaha di sektor pertanian.

Erizal Jamal, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian, menjelaskan pihaknya memiliki program khusus akselerasi peningkatan kapasitas produksi dan rantai pasok pangan, seperti food estate yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumba Tengah, dan Sumatera Utara. Program ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di daerah dan mendorong ketahanan pangan.

Erizal menyebutkan, Kementan menyusun lima strategi sektor pertanian untuk pendukung ketahanan pangan, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. “Melalui penerapan Food Estate untuk peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern, dan Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS),” ujarnya.

Terkait sektor pertahanan, Yuliot menjelaskan bahwa terjadi pergeseran kebijakan pemerintah dari belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat basis produksi industri pertahanan dalam negeri.

Sementara, Evi Lusiana dari Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai pembeli utama dari industri pertahanan Indonesia menjadi sangat penting untuk penguatan investasi swasta. Pemerintah diharapkan dapat memberi insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penyediaan lahan industri.

“Kami ingin mendapatkan kepastian pembelian dari pemerintah, karena industri pertahanan itu padat modal dan padat teknologi, begitu hasil produksi tidak dibeli, bayangkan terpuruknya kami,” ucap Evi.