Pemerintah Usulkan Pembangunan Fasilitas Pencampuran Batu Bara

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan masalah pemenuhan DMO bukan hanya terkait ketidaksesuain kualitas batu bara. Masalah lain yang penting adalah, terutama dari pengguna akhir, "logisitik dan perencanaannya. Sering sekali beda-beda, seperti permintaan tahun ini sekian, terus di tengah jalan berubah. Itu sering banget,” katanya via telepon, Rabu (17/11).

Acap kali terjadi batu bara telah disiapkan produsen, tapi logistik terlambat karena ketiadaan kapal yang mau mengangkutnya.  “Itu kemarin sulit dapat kapal, banyak yang tak mau kerja sama dengan PLN, karena mereka kerja sama secara ekonomis,” ujarnya.

Menurut Hendra,pelaksanaan DMO pada dasarnya tidak hanya terbatas pada kelistrikan nasional, namun juga pada industri lainnya seperti semen, pupuk, tekstil, smelter, kertas, dan keramik. Pemerintah telah menetapkan harga batu bara khusus pembangkit listrik maksimal US$70 per ton, serta industri semen dan pupuk US$90/ton yang berlaku hingga Maret 2022.

Menurut Hendra, usul pembangunan fasilitas pencampuran batu bara telah diajukan beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini para end user belum melakukannya. Dia mendorong pengguna akhir batu bara seperti PLN dapat segera merealisasikannya.

Di sisi lain. terdapat sebagian perusahaan anggota APBI yang belum dapat menjual batu bara ke PLN lantaran spesifikasi atau kualitas batu bara yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan PLN.

Selain perusahaan yang telah berkontrak, PLN, menurutnya, juga mengupayakan pasokan lewat PLN Batubara (PLN BB). Tahun ini, anak perusahaan PLN tersebut diproyeksikan memasok sekitar 30 juta ton. "Karena itu perlu kiranya agar diperiksa ke pihak PLN sejauh mana progres pasokan dari PLN BB tersebut," katanya.