Asosiasi Minta Pemerintah Lindungi Petani Sawit Lewat UU Cipta Kerja

Rino mengatakan, salah satu fokus Apkasindo pada 2022 ialah melakukan pengawalan terhadap penerapan UU Cipta Kerja.  Hal ini dilakukan agar para petani tidak lagi menjadi sasaran penegakkan hukum yang tidak sesuai regulasi.

“Supaya tidak lagi dipanggil-panggil oleh aparat penegak hukum dan segera mendapatkan persetujuan terkait peremajaan sawit rakyat (PSR),” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, menegaskan bahwa ketidaksesuaian tindakan aparat penegak hukum telah melukai para petani sawit Indonesia. “Petani kami menjadi korban,” kata Gulat. “Sawitnya di dalam hutan, tertanam sebelum November 2020, tapi tetap digugat. Lebih mengerikan lagi, sawit mereka akan dicabut dan diganti dengan tanaman kehutanan.”

Gulat mempertanyakan tentang fungsi UU Cipta Kerja yang telah memberikan solusi. “Oleh karena itu, tugas kami (Apkasindo) di 2022 adalah merangkul dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang–aparat penegak hukum–tentang padu serasi UUCK tentang tanaman sawit di kawasan hutan,” katanya.

Untuk mengurai persoalan lahan sawit, UU Cipta Kerja telah memiliki 4 tipologi tanaman sawit yang berada di kawasan hutan. Pertama, pekebun yang berada di kawasan hutan tapi memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) maka dapat diselesaikan (dikeluarkan dari Kawasan hutan) melalui mekanisme Pasal 110A setelah membayar biaya PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi).

Kedua, pekebun yang dalam kawasan hutan tapi tidak memiliki STDB, maka dia wajib membayar denda administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 110B, kemudian setelah denda tersebut dibayar, pemerintah memberikan izin untuk melanjutkan kegiatan perkebunan di Kawasan hutan produksi selama 1 (daur) atau 20 tahun. Hal ini tidak berlaku bagi kebun yang berada di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.

Ketiga, ditujukan bagi pekebun yang punya kebun paling banyak 5 hektare dan bertempat tinggal terus-menerus di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun. Apabila kebun sawitnya berada di Hutan Produksi dan sudah dikuasai lebih dari 20 tahun, maka areal tersebut dikeluarkan dari Kawasan hutan.

Keempat, bagi pekebun yang sudah memiliki sertifikat Hak Atas Tanah namun diklaim dalam Kawasan hutan, maka permasalahan diselesaikan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Rino Afrino mengatakan bahwa petani kelapa sawit harus dapat meningkatkan daya saing perkebunan sawit rakyat. Hal ini menjadi tujuan yang harus dicapai oleh para petani sawit di tahun 2022 dan masa-masa seterusnya.

Untuk mencapainya, terdapat 5 hal yang perlu menjadi perhatian para petani maupun Apkasindo. Pertama, menjaga keseimbangan harga Tandan Buah Segar (TBS), optimalisasi produksi, mengelola kepastian perlindungan set, dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, membangun komunikasi lintas sektoral juga perlu diprioritaskan.

Rino juga mengungkapkan bahwa kunci mewujudkan peningkatan daya saing petani sawit rakyat adalah membangun kemitraan yang strategis dan setara. “Kemitraan ini terdiri dari dua hal, yakni bagaimana kita bisa melakukan sinergi dengan rantai pasok dari hulu sampai hilir untuk menjadi suatu sinergitas menuju daya saing,” katanya.

“Kedua adalah bagaimana mensinergikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta pihak swasta, agar setiap regulasinya, keberpihakannya terus ada.” katanya menambahkan.