Jakarta, FORTUNE – PT Pertamina (Persero) merampungkan proses tukar-menukar Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1,6 triliun dengan Kementerian Kehutanan.
Aksi tersebut ditujukan mendukung penyediaan lahan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur.
Pada kaitan lain, perusahaan tengah menyiapkannya sebagai bagian dari persiapan pembangunan kilang yang ditargetkan memperkuat kapasitas pengolahan minyak dalam negeri dan ketahanan energi nasional.
Penuntasan proses tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima tukar-menukar BMN oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Irfan Mudofar.
Penandatanganan disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11).
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, M. Erry Sugiharto, menjelaskan objek BMN yang ditukar mencakup satu bidang tanah seluas 328,8 hektare dan satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi.
Nilai wajar aset tersebut yang sempat disinggung di muka ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Sebagai pengganti aset tersebut, Pertamina telah menyediakan tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia.
Penyediaan fisik tanah dan bangunan pengganti tersebut telah mencapai 100 persen pada Agustus 2026.
Fasilitas pengganti yang disediakan meliputi gedung perkantoran, rumah negara, chiller, pos jaga, hingga fasilitas pendukung sektor kehutanan. Di antaranya persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, dan jembatan.
“Kami melaporkan bahwa penyediaan fisik tanah dan bangunan barang pengganti telah mencapai 100 persen pada bulan Agustus 2026,” kata Erry dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Kebutuhan lahan untuk mengembangkan GRR Tuban secara keseluruhan mencapai 835,8 hektare. Dari total tersebut, 328,8 hektare di antaranya adalah BMN kelolaan Kementerian Kehutanan dan penyediaannya dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar aset negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Simon Aloysius mengatakan pembangunan GRR Tuban bukan sekadar pengembangan fasilitas industri, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
Karena itu, kepastian penyediaan lahan menjadi salah satu aspek penting mengembangkan infrastruktur energi.
Menurut Simon, pembangunan proyek tersebut juga perlu memperhatikan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kawasan hutan, tata kelola aset, serta prinsip keberlanjutan.
“Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Raja Juli menyatakan kerja sama tersebut mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Dia berharap proses tukar-menukar BMN dapat membuat aset negara dimanfaatkan secara lebih maksimal.
“Upaya ini sekaligus menjadi momentum untuk mengelola Barang Milik Negara dengan lebih baik. Semua proses terkait hal ini juga telah berjalan transparan, sehingga Barang Milik Negara diharapkan bisa diutilisasi secara maksimum,” kata Raja Juli.