Tak Gentar, Jokowi Bakal Lanjutkan Larangan Ekspor Minerba Mentah

Presiden menyayangkan, ekspor minerba Indonesia selama ini selalu dilakukan dalam bentuk bahan mentah. Hal ini disayangkan, sebab nilai tambah yang seharusnya diperoleh Indonesia, justru dinikmati pihak luar.

Alhasil, Indonesia tidak mendapat keuntungan apa-apa selain nilai jual bahan mentah tersebut. Padahal, dengan membuat industri hilir, Indonesia berpeluang mendapat royalti, pajak baik pribadi maupun perusahaan dan bea ekspor keluar.

"Kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak, semua dapat. Yang paling penting, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” kata mantan Walikota Solo ini. 

Dia meminta pelaku usaha mengubah pola pikirnya dan mulai menghentikan ekspor barang mentah, ke barang jadi. "Pola pikir kita memang harus kita ubah semuanya. Ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju, karena nilai tambahnya ada di situ,” ucapnya.

Sebelum menghadiri pelepasan smelter grade alumina di Bintan, Joko Widodo baru saja meresmikan peletakan batu pertama proyek hilirisasi batu bara menjadi dimitil eter (DME) yang dapat menggantikan penggunaan Liquid Petroleum Gas (LPG) di masyarakat.

“Kita punya bahan baku banyak sekali, gede sekali, kita malah impor elpiji Rp80  triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini,” tuturnya.

Sedangkan untuk komoditas nickel ore, Indonesia menurutnya memiliki potensi besar mengekspor bahan mentah ini dalam bentuk barang jadi. Nilai nikel bahkan bisa meningkat hingga 15 kali lipat, bila dijual dalam bentuk jadi.

Presiden mengapresiasi berbagai perusahaan yang berani mengambil risiko dalam berinvestasi di hilirisasi industri ini. Sebagai contoh industri pengolahan nickel ore di Bintan, Presiden berpendapat bahwa ini adalah keputusan yang tepat.

“Saya sekarang datang ke Bintan, khusus melihat bagaimana pembangunan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) ini, dan saya kaget ternyata sudah sebesar ini,” katanya. “Cepat sekali. Ini yang kita kejar ya seperti ini.”