Pupuk Kaltim Bakal Garap Pasar Pupuk Non-subsidi

Hingga 21 September 2021, untuk distribusi pupuk nonsubsidi dalam negeri, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 800.000 ton Urea Daun Buah atau 72 persen dari target 1,1 juta ton dan 120.000 ton NPK Pelangi atau 60 persen dari target 200.000 ton di tahun 2021.

“Dengan jaringan distribusi dan penguasaan wilayah pemasaran, pupuk nonsubsidi Pupuk Kaltim yang memiliki kualitas prima dan berlabel SNI, selalu tersedia guna memenuhi kebutuhan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian di Indonesia,” ujar Rahmad.

Pupuk Kaltim yang merupakan bagian dari Pupuk Indonesia Group, saat ini merupakan produsen urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kapasitas produksi mencapai 3,43 juta ton per tahun. Dengan besaran kapasitas tersebut, Pupuk Kaltim menjadi salah satu dari lima besar produsen urea terbesar di Asia Pasifik.

Pada 2020, 72 persen dari volume penjualan Urea Pupuk Kaltim menyasar pasar non-subsidi domestik dan ekspor, dengan terlebih dahulu memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

“Untuk meningkatkan penggunaan pupuk non-subsidi dalam negeri, kami menciptakan ekosistem yang membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia melalui Program Makmur di dalam program ini kami menggandeng berbagai stakeholders di industri pertanian, mulai dari petani, distributor pupuk dan pestisida, pemerintah daerah, offtaker, hingga lembaga keuangan dan asuransi,” ujar Rahmad.

Hingga Agustus 2021, Program Makmur Pupuk Kaltim telah dilaksanakan di lahan seluas 9.231 hektare atau sudah mencapai 77 persen dari total target 12.000 hektar di 2021. Sebanyak 6.535 petani telah merasakan manfaat langsung dari program ini, dengan peningkatan rata-rata produktivitas untuk tanaman padi sebesar 137 persen dan jagung 145 persen, serta peningkatan keuntungan yang didapatkan petani rata-rata untuk tanaman padi sebesar 151 persen dan jagung 145 persen.

“Dengan dukungan di pasar nonsubsidi dan Program Makmur yang terus kami perluas wilayahnya, akan membantu meningkatkan produktivitas petani dan turut mendorong Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” tutur Rahmad.

Sebelumnya, pada penandatanganan nota kesepahaman mengenai Sinergi Pemberdayaan Pertanian dan Pemberian Akses Permodalan bagi Petani Indonesia melalui Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat), Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pemerintah sedang berfokus mengurangi pupuk bersubsidi. Melalui program ini akan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap subsidi yang selama ini diberikan pemerintah kepada sektor pertanian, terutama subsidi pupuk.

“Kalau pun diberikan subsidi, menurut saya hanya diberikan subsidi di satu titik saja, misalkan petani dikasih kredit bunganya disubsidi oleh pemerintah itu cukup,” kata Sunarso usai penandatanganan nota kesapahaman,” kata dia, Kamis (30/9).

Selain mengurangi pupuk bersubsidi, melalui Program Makmur para petani akan diberikan sebuah pendampingan dan pengawalan intensif dalam budidaya pertanian, dimana petani mendapatkan kemudahan terhadap akses permodalan, agro input seperti pupuk, benih dan pestisida, kawalan teknologi budidaya, hingga jaminan offtaker dan asuransi bila terjadi gagal panen.

Para petani, kata Sunarso, dapat memanfaatkan kredir usaha rakyat (KUR) dalam mengembangkan pertaniannya. Nantinya, kreditur hanya dibebankan bunga 6 persen, dan sisa bunga akan dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga, dana pinjaman itu dapat dimanfaatkan tidak hanya membeli pupuk, tapi juga untuk alat pertanian lainnya.

"Maka kemudian Makmur ini saya pahami adalah kita mau mencoba mengurangi subsidi dengan cara memperkuat pertanian itu supaya kuat bersaing mengikuti mekanisme pasar dan apanya yang harus diperkuat,” ucapnya.