Sri Mulyani di Forum B20: Perlu Adanya Peningkatan Kesetaraan Gender

Menurut Sri Mulyani, inklusi keuangan di level Indonesia di level rendah, sehingga pemerintah harus mengatasi masalah tersebut. Pemerintah menyadari perlunya tindakan untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, khususnya inklusi keuangan.

“Ini sebabnya pemerataan inklusi keuangan penting bukan hanya membidik peluang ekonomi, tapi juga untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi kemiskinan, apalagi Presiden Joko Widodo ingin tidak ada kemiskinan secara absolut di tahun 2024,” katanya, menambahkan.

Pemerintah, kata dia, terus mengeluarkan bantuan sosial untuk dapat mengatasi permasalahan keluarga, khususnya kepala keluarga yang dipimpin perempuan. Misalnya, perempuan yang berposisi sebagai kepala keluarga mendapat transfer dari pemerintah sebagai bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut menambah tingkat inklusi keuangan perempuan di Indonesia.

Di samping itu, dengan memfokuskan investasi pada edukasi, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan ibu, inklusi digital dan finansial, menyelesaikan hak para pekerja, serta merawat masyarakat berusia lanjut.

"Ini menjadi tugas pemerintah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 53 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia merupakan wanita. Namun, mayoritas atau 62 persen dari tenaga kerja tersebut berada di sektor informal.

Meskipun demikian, tantangan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu dia berharap, inklusi finansial akan mengakselerasi Indonesia mengurai masalah ini, khususnya bagi kaum wanita. "Karena bila kita berinvestasi pada wanita, kita berinvestasi pada masa depan bangsa," ucap Sri Mulyani.