HIMKI menargetkan ekspor mebel dan kerajinan bisa mencapai US$5 miliar pada tahun 2024. Namun, dalam merealisasikan target tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah; pelaku usaha industri mebel dan kerajinan baik skala kecil, menangah, maupun besar; para desainer; dan stakeholder lainnya termasuk media dan organisasi
swasta lainnya yang concern terhadap perkembangan industri mebel dan kerajinan nasional.
Oleh sebab itu, ada sembilan langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai target ekspor sebesar US$ 5 Miliar pada tahun 2024. Kesembilan langkah tersebut sebagai berikut:
1. Kecukupan suplai bahan baku utama dan bahan penunjang
Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan stabilitas harga menjadi faktor penentu daya saing industri mebel dan kerajinan. Untuk memenuhi kebutuhan kayu setidaknya 30 persen dari jumlah kebutuhan sampai saat ini masih didatangkan dari Impor karena masih kurangnya pasokan kayu perkakas (kayu keras) dari kawasan hutan dalam negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan kayu, HIMKI merekomendasikan Pemerintah segera mewajibkan pemegang HPH, HTI, dan pengelola Hutan Rakyat untuk menanam pohon jenis kayu perkakas (kayu keras) seperti jati dan mahoni dalam jumlah atau persentase tertentu (1-5 persen), serta memanfaatkan Hutan Produksi yang terbengkalai agar ditanami kayu perkakas untuk kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
2. Peremajaan alat dan teknologi produksi
Salah satu program unggulan Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang terbukti berdampak terhadap efisiensi, produktivitas, dan standarisasi kualitas adalah program restrukturisasi atau peremajaan mesin/peralatan.
Pemerintah disarankan terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas program, meningkatkan anggaran program dan memperluas cakupan jenis mesin untuk seluruh kategori industri mebel dan kerajinan dan menyederhanakan prosedur terutama untuk skala industri mebel dan kerajinan.
3. Inovasi Dan Pengembangan Desain
Pengembangan desain dan inovasi produk salah satu kunci menghadapi ketatnya persaingan di pasar global. Industri mebel dan kerajinan (home decor) merupakan bagian dari industri kreatif yang menghasilkan produk dengan trend desain yang cepat berubah.
Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu membangun sarana fasilitas penunjang atau Design Center yang terintegrasi dengan perlindungan desain (HAKI) di wilayah basis produksi sebagai
syarat terjadinya kemandirian dalam hal suplai desain. Selain itu fasilitas penunjang pengembangan desain harus dikelola secara profesional dan berkesinambungan. Bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah perlu menyelenggarakan pameran Good Design and Innovation yang di integrasikan dengan seminar/workshop.
4. Promosi dan pemasaran
Dengan mempertimbangkan tetap lemahnya permintaan pasar global terutama dari pasar negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor mebel dan kerajinan Indonesia, Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif.
Strateginya, Pemerintah meningkatkan anggaran biaya promosi untuk membantu industri dalam mencari alternatif pasar baru ke negara berkembang semisal India,Cina, negara Kawasan Timur Tengah, Afrika dan dan negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong promosi terutama dilakukan melalui fasilitasi pameran bergengsi di negara maju dan berkembang.
5. Peningkatan kompetensi SDM Industri
Keterbatasan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi akan berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan industri dan daya saing industri mebel dan kerajinan nasional.
Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan, penyediaan fasilitas dan membangun training center yang terpadu dengan design centre di daerah sentral atau basis industri sebagai upaya meng-upgrade kualitas SDM sampai tingkat layak kompetensi dengan standar global.
6. Regulasi dan sistem pengupahan
Pemerintah dalam menyusun regulasi termasuk juga sistem pengupahan tenaga kerja nasional dan daerah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif. Oleh sebab itu, HIMKI merekomendasikan Pemerintah meninjau ulang PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Hal ini memberatkan bagi perusahaan karena akan mengganggu cash flow dan modal perusahaan. Dalam melakukan penetapan pengupahan, Pemerintah harus melibatkan pelaku usaha.
7. Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga pinjaman perbankan pada level yang wajar amat penting sebagai dasar terwujudnya daya saing industri dan harga jual yang kompetitif di pasar global. Oleh karenanya, HIMKI meminta pemerintah (BI dan OJK) menurunkan suku bunga pinjaman perbankan pada level yang wajar dan bersaing dengan negara-negara lain.
8. Pengurangan Tarif Pajak
Penghapusan pajak bahan baku impor dan supporting Industri atau pengurangan pajak bagi seluruh bahan, komponen yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa menghapus pajak bahan baku impor dan supporting Industri atau pengurangan pajak bagi seluruh bahan, komponen yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor.
9. Penegakkan hukum
Hingga saat ini praktik penyelundupan terumata rotan masih terjadi. Selain penyelundupan fisik disinyalir modus penyelundupan bahan baku yang dilarang dilakukan dengan penyalahgunaan aturan/ketentuan kepabeanan, seperti pelarian HS.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta memberantas tuntas penyelundupan rotan ke luar negeri secara konsisten dan menyeluruh serta memperkuat aksi pemantauan di lapangan.
