Transisi Energi Jadi Peluang bagi Keberlanjutan Bisnis PLN

Terkait pengembangan investasi EBT di PLN, menurut Mamit, tantangannya masih cukup banyak. Pertama berkenaan dengan sistem harga. Hingga kini, EBT masih dianggap lebih mahal ketimbang energi fosil. “Sedangkan masyarakat kita belum mampu untuk membeli energi dengan harga yang mahal. Subsidi juga bisa meningkat jika harga cukup tinggi karena pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Mamit mengatakan infrastruktur EBT juga dinilai belum mumpuni, sehingga perlu adanya pembangunan infrastruktur demi pengembangannya. Ketiga, pasar EBT dianggap belum terlalu ramai dan membuat para investor belum tertarik untuk berinvestasi di sektor ini.

“Keempat, kepastian hukum. Sampai saat ini UU EBT belum disahkan, padahal dibutuhkan kepastian hukum bagi investor. Kelima, terkait dengan kebijakan fiskal dan insentif bagi investor EBT. Perlu ada terobosan dalam mengembangan EBT dari rezim fiskal saat ini,” kata Mamit.

Mamit berharap PLN dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui mitra-mitra barunya di masa mendatang. Namun, hal yang perlu diingat adalah kapabilitas dan kapasitas mereka dalam bekerja sama. “Jangan sampai nanti justru akan memberatkan bagi PLN. Mereka harus mempunyai dana dan juga kemampuan dari sisi teknis, sehingga pada posisi saling mengisi dengan PLN nantinya,” ujarnya.

Melansir laman PLN (19/11), Direktur Utama PLN Zulfikli Zaini menyatakan PLN telah sanggup memasok daya industri menggunakan EBT melalui produk REC. Produk ini adalah salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam pembelian serta mendapatkan pengakuan dari internasional atas penggunaan energi terbarukan yang sudah ada di Indonesia.

Pelanggan PLN tidak perlu risau lagi untuk mengekspor hasil produksinya ke negara-negara tertentu yang sudah mensyaratkan penggunaan EBT dalam bisnisnya. "Saat ini telah tersedia Pembangkit dengan Energi Terbarukan PLN di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 7.936 MW. Ketersediaan EBT tersebut dapat diklaim sebagai energi yang digunakan untuk pemakaian listrik para pelanggan melalui produk terbaru PLN yaitu REC," ucapnya.

Kondisi listrik PLN saat ini sangat cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan cadangan daya 35 persen, suplai listrik PLN saat ini cukup berlebih. Oleh sebab itu, ia juga berharap pemerintah juga mendukung peningkatan permintaan, seperti percepatan ekosistem kendaraan listrik.

"Tahun depan akan lebih lagi karena ada 7,4 gigawatt (GW) listrik akan masuk. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman CEO kalau mau tumbuh silakan, butuh listrik kami akan suplai berapa pun besarnya," ucap Zulkifli.

Presiden Joko Widodo sempat mengarahkan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina serta PLN untuk segera menguatkan fondasi perusahaan menuju transisi energi. ““Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan,” ujarnya seperti dilansir laman presidenri.go.id.

Menurutnya, suplai energi terbesar di Indonesia saat ini dari batu bara (67 persen), lalu bahan bakar minyak (15 persen0, dan gas (8 persen). 

“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” kata Presiden.