Walau Masih Ada Pandemi, Permintaan Rumah Tapak Tetap Stabil

Ia menyampaikan, seiring dengan pembangunan rumah tapak baru, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah.

Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022.

Menurut dia, insentif yang berlaku sejak awal tahun hingga September 2022 tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan masyarakat dalam membeli rumah tapak.

"Bahkan selama satu semester tahun ini terdapat peluncuran 5.700 unit baru oleh pengembang. Adapun pembelinya didominasi oleh end user lantaran harga yang relatif terjangkau," ujarnya.

Lebih lanjut, Yunus menyampaikan program pemerintah selain insentif PPN seperti relaksasi Loan To Value (LTV) atau Down Payment (DP) sejalan dengan promosi dan penawaran pembayaran fleksibel yang ditawarkan oleh pengembang.

Hal tersebut, kata dia, juga ditunjang oleh pembangunan sarana infrastruktur baru sehingga semakin menarik minat masyarakat.

Ia menambahkan, wilayah Tangerang dan Bogor menjadi yang diminati pembeli. Hal itu dipengaruhi oleh upaya pemerintah membangun aksesibilitas yang lebih mudah, antara lain pembangunan jalan tol dan LRT Jabodebek.

"Keterjangkauan menjadi faktor kunci penjualan rumah tapak ini. Sejumlah pengembang juga memiliki rencana untuk meluncurkan kota mandiri baru di Jabodetabek," katanya.

Tantangan yang dihadapi rumah tapak tak sebesar sektor properti lainnya. Menurut Yunus, masalah yang dihadapi sektor perkantoran adalah banyaknya pasokan ruang kantor.

Setiap tahun pengembang properti membangun gedung perkantoran baru. Namun, akibat adanya pandemi, perkantoran menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Dengan begitu, pasokan berlebih yang sebelumnya telah terjadi semakin mengganggu keseimbangan supply and demand. 

"Saat ini memang sudah mulai ada aktivitas kembali di kawasan perkantoran. Namun, jumlahnya masih terbatas. Jadi, masih butuh waktu untuk meningkatkan okupansi," kata Yunus. 

Sementara itu di sektor ritel, tantangan yang dihadapi ada jumlah pengunjung yang akan berkurang bila ada pembataasan aktivitas sosial dari pemerintah.  "Untuk ritel di Jakarta, dari sisi suplai dan tingkat hunian cukup baik. Hanya saja, kita harus menunggu apakah kondisi pandemi akan kembali memburuk dan berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat," ujarnya.