4 Tantangan dan Respons Bank Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi

Lebih lanjut, Perry menyampaikan respons bank sentral terhadap masing-masing tantangan tersebut. Pertama, implementasi bauran kebijakan (Central Bank Policy mix) akan terus berlanjut, tidak hanya terkait kebijakan suku bunga , tetapi juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Kedua, BI terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan dengan terus mendukung akselerasi digital banking, fintech, ecommerce, dan industri sistem pembayaran.  Ketiga, berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memperkuat pemulihan ekonomi, antara lain mendukung dan mempromosikan UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, BI tidak hanya melakukan pengembangan UMKM tapi juga program onboarding untuk mendukung UMKM Go Digital.

Keempat, green economy and finance, melalui dukungan kebijakan makroprudensial yang ramah terhadap lingkungan, antara lain kebijakan pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing). “BI juga terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah agar ekonomi berdaya tahan, tidak hanya untuk stabilisasi namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Perry.

Selain itu, Perry menuturkan negara-negara yang melakukan vaksinasi dengan cepat serta ditopang oleh stimulus fiskal maupun moneter terbukti mampu keluar dari tekanan ekonomi dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik.

"Setelah Tiongkok sekarang AS sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Tahun ini kami melihat pertumbuhan ekonomi AS sebesar 6,8 persen dan tahun depan 3,5 persen. Tiongkok 8,4 persen (tahun ini), 5,5 persen tahun depan," kata Perry.

Sementara negara-negara berkembang, menurut Perry tidak bisa secepat negara maju karena tingkat vaksinasi serta pemberian stimulusnya tidak sebesar negara maju. Sehingga efek pada pemulihan ekonominya pun berjalan lambat.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) III tanggal 23 Agustus 2021. Tujuannya, untuk memperkuat kerja sama dalam pembiayaan sektor kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Melalui penetapan SKB III, Pemerintah dan BI dapat berpartisipasi aktif dalam pembelian surat berharga negara di pasar perdana. Putusan ini tetap mengadopsi prinsip masing-masing yaitu menjaga agar fiskal dan moneter tetap menjadi instrumen yang kredibel dalam menjaga perekonomian.

SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi bank sentral berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI.

Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah. Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan).