Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.015 triliun, Ini Penyebabnya

Utang Pemerintah capai US$186,5 miliar, ini kegunaannya.

Utang Luar Negeri RI Naik jadi Rp6.015 triliun, Ini Penyebabnya
Ilustrasi Utang/William Poter
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2022 mencapai US$396,8 miliar. Nilai tersebut tercatat meningkat bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat hanya US$394,6 miliar. 

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan tersebut dipengaruhi pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. 

Meski demikian, bila dibandingkan secara tahunan posisi utang mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,7 persen (yoy). 

"Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari ULN Pemerintah dan sektor swasta," kata Erwin melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Rabu (15/2).
 

Utang Pemerintah capai US$186,5 miliar, ini kegunaannya

Dok. Shutterstock/Ktasimar

Erwin menjelaskan, posisi ULN Pemerintah pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar US$186,5 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen (yoy). 

Perkembangan ULN tersebut didorong oleh peningkatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. 

"Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek," kata Erwin. 

Menurutnya, ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

ULN juga dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4 persen dari total ULN Pemerintah), jasa pendidikan (16,5 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4 persen). 

Utang swasta capai US$201,2 miliar

Ilustrasi Surat Berharga Negara. (Shutterstock/Fizkes)

Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar US$201,2 miliar, secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (yoy). Erwin menjelaskan, perkembangan ini didorong oleh pembayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN.  

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)  mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy). Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 2,8 persen (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,4 persen (yoy).  

Dengan demikian, bank sentral memandang ULN Indonesia pada kuartal IV 2022 tetap terkendali. Hal itu tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 30,3 persen.

Magazine

SEE MORE>
Fortune Indonesia 40 Under 40
Edisi Februari 2024
Investor's Guide 2024
Edisi Januari 2024
Change the World 2023
Edisi Desember 2023
Back for More
Edisi November 2023
Businessperson of the Year 2023
Edisi Oktober 2023
Rethinking Wellness
Edisi September 2023
Fortune Indonesia 100
Edisi Agustus 2023
Driving Impactful Change
Edisi Juli 2023

Most Popular

Astra International (ASII) Bagi Dividen Rp17 Triliun, Ini Jadwalnya
Mengenal Proses Screening Interview dan Tahapannya
Cara Mengaktifkan eSIM di iPhone dan Cara Menggunakannya
Digempur Sentimen Negatif, Laba Barito Pacific Tergerus 61,9 Persen
Perusahaan AS Akan Bangun PLTN Pertama Indonesia Senilai Rp17 Triliun
SMF Akui Kenaikan BI Rate Belum Berdampak ke Bunga KPR Bersubsidi