Apa Itu Standar Kebutuhan Hidup Layak dalam Undang-Undang?

Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum berpedoman kepada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 88 ayat 4. 

Beleid itu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015, penyesuaian nilai KHL dilakukan setiap tahun yang secara langsung terkoreksi melalui penghitungan antaran Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan. 

Namun, dalam hal penetapan komponen yang masuk dalam KHL, akan ditinjau dalam jangka waktu per 5 (lima) tahun, dengan cara melakukan survei pasar setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 tentang Pedoman Survei KHL adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim survei, yang anggotanya terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi;
2. Tim survei menetapkan metode survei, umumnya dengan metode kuesioner yang ditanyakan kepada responden. Tim survei akan melakukan survei harga pasar untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing;
3. Pemilihan tempat survei, dengan beberapa kriteria pasar tempat survai harga, seperti bangunan fisik pasar relatif besar, terletak di daerah kota, komoditas yang dijual beragam, banyak pembeli, dan waktu keramaian berbelanja relatif panjang;
4. Waktu survei dilakukan pada minggu pertama setiap bulan;
5. Responden yang dipilih adalah pedagang yang menjual barang barang kebutuhan secara eceran;
6. Metode survei Harga. Data harga barang dan jasa diperoleh dengan cara menanyakan harga barang seolah – olah petugas survei akan membeli barang, sehingga dapat diperoleh harga yang sebenarnya;
7. Pengelolaan dan pelaporan data.

Survei harga pasar di atas dilakukan untuk mengetahui komponen dan besaran nilai KHL dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai KHL nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum.

Setelah nilai harga survei KHL ditemukan, Dewan Pengupahan juga akan mempertimbangkan faktor lain, seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja, serta saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan daerah setempat. Setelah ditemukan besaran final KHL, Dewan Pengupahan bisa melanjutkannya pada penghitungan Upah Minimum di daerah tersebut.

Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, berikut ini adalah beberapa komponen yang ditetapkan untuk standar KHL.

1. Makanan dan Minuman

Hal-hal yang mencakup kebutuhan makanan dan minuman layak, seperti beras, daging, susu bubuk, gula pasir, buah-buahan, ikan segar, minyak goreng, teh/kopi, karbohidrat lain (gandum, tepung), dan bumbu-bumbuan.

2. Sandang

Kebutuhan layak dalam komponen sandang, seperti celana/rok, kaos, kemeja, pakaian dalam, sarung, mukena, peci, sepatu, kaos kaki, dan handuk.

3. Perumahan

Perumahan mencakup kebutuhan tempat tinggal, seperti sewa kamar, kasur, ranjang, bantal, guling, sprei, lemari, cermin, peralatan rumah lainnya, dan peralatan dapur (piring, gelas, kompor, gas LPG, pisau, dan sebagainya).

4. Pendidikan

Pendidikan mencakup hal-hal seperti alat tulis, tabloid/majalah, koran, buku, bacaan lain, televisi, dan radio.

5. Kesehatan

Kesehatan meliputi hal-hal seperti vitamin, alat kebersihan (sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampoo, pembalut atau alat cukur, deodorant), sisir, dan obat antinyamuk

6. Transportasi

Berkaitan dengan transportasi kerja, baik kendaraan pribadi, uang bensin, ataupun angkutan umum.

7. Rekreasi dan Tabungan

Berkaitan dengan pemberian rekreasi ke daerah sekitar hingga tabungan sebesar 2 persen dari total nilai komponen-komponen sebelumnya.

Demikian penjelasan mengenai ketentuan dan komponen dalam Komponen Hidup Layak (KHL) yang berpengaruh dan menjadi dasar penetapan Upah Minimum pekerja. Namun, bisa dinilai layak atau tidak kembali lagi ke standar masing-masing individu yang menjalankannya. Hanya saja, mungkin beberapa komponen seperti kesehatan dan transportasi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan, serta kenyataan yang ada di masyarakat.