Sri Mulyani: APBN Jadi Shock Absorber Ekonomi Untuk Jaga Daya Beli

Menkeu mengatakan, tantangan yang muncul saat ini adalah menjaga agar masyarakat tidak terdampak oleh kenaikan harga komoditas energi dunia. Untuk itu, stabilitas harga listrik dan BBM yang dikonsumsi masyarakat harus terjaga.

Hal ini menjadi penting, mengingat kenaikan harga energi dapat menekan konsumsi rumah tangga. Padahal, pada kuartal I/2022, sektor rumah tangga masih tumbuh 4,34 persen. “Jadi, agar konsumsi tumbuh di atas 5 persen secara tahunan, daya beli masyarakat harus kita jaga,” kata Menkeu.

Sri Mulyani juga mengungkapkan daya beli masyarakat dapat dikatakan membaik, dengan menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kondisi ketenagakerjaan.

Melansir laman resmi Kemenkeu, Rabu (11/5), jika dibandingkan dengan Triwulan IV/2021 (Q-to-Q), konsumsi masyarakat merupakan kontributor terbesar Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif. Tren ini sejalan dengan relatif tingginya mobilitas masyarakat di sepanjang Triwulan I/2022 dibandingkan dengan Triwulan I/2021.

Selain itu, peningkatan lapangan kerja baru juga berperan vital dalam mengakselerasi pemulihan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran nasional turun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 pada Februari 2022.

Mengacu pada perkembangan positif yang terjadi dan dinamika global dalam beberapa waktu ke depan,  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menegaskan bahwa APBN memang harus tetap difungsikan sebagai shock absorber dalam perekonomian Indonesia. “Untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat,” ujarnya.

Namun demikian, ruang bagi normalisasi kebijakan fiskal juga semakin terbuka, seiring situasi pendemi yang makin terkendali dan keberlanjutan pemulihan sektor swasta. “Seiring dengan membaiknya upaya penanganan pandemi, cakupan program vaksinasi, serta reliabilitas sistem kesehatan nasional, kebutuhan APBN untuk penanganan pandemi dapat dimoderasi,” ujarnya.