Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Australia pada hari Rabu, 5 Juni 2024 memperkenalkan undang-undang yang mengharuskan perusahaan buy-now-pay-later (BNPL) untuk melakukan pemeriksaan kredit terhadap peminjam. Beleid tersebut dikeluarkan sebab layanan yang kerap disebut paylater makin berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda.
Melansir Reuters, perusahaan BNPL biasanya menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa bunga di tempat dengan pemeriksaan kredit minimal, sebagian besar digunakan oleh orang-orang yang kekurangan uang lantas berutang, bahkan terkadang lebih dari kemampuan dan kapasitas membayar mereka.
Hingga kini, sektor ini telah menghindari peraturan yang berlaku bagi penyedia kartu kredit karena perusahaan BNPL memperoleh sebagian besar pendapatan mereka melalui biaya pedagang, bukan pembayaran bunga. Di bawah undang-undang baru yang diusulkan, penyedia BNPL harus memiliki lisensi kredit Australia, yang menempatkan mereka di bawah pengawasan badan pengatur perusahaan, Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
"Jika tampaknya dan bertindak seperti kredit, maka harus diatur sebagai kredit," kata Menteri Layanan Keuangan Stephen Jones dalam sebuah pernyataan, mengutip Reuters pada Rabu (5/6). Dia menambahkan, undang-undang tersebut akan membentuk kategori baru "kredit berbiaya rendah" untuk mencerminkan risiko dan biaya yang lebih rendah dari BNPL dibandingkan dengan bentuk kredit lain yang diatur.