Backlog Perumahan Belum Teratasi, Pemerintah Perlu Terbitkan UU?

Ia menyampaikan, sektor perumahan nasional memiliki keterkaitan dengan 180 subsektor turunannya. Hal ini tentu dihararapkan semakin menggerakan roda ekonomi nasional. 

Menurut Panangian, keberpihakan Pemerintah tersebut cukup mendesak karena memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dan tren suku bunga yang akan semakin tinggi. Untuk itu, diharapkan hadirnya undang-undang perumahan akan turut membantu ekonomi nasional. 

"Jadi kalau saat ini saja, kontribusi sektor perumahan terhadap ekonomi nasional hanya 2 persen saja, bayangkan jika presentase tersebut bisa didongkrak naik maka  dampaknya akan lebih dahsyat lagi,” katanya. 

Panangian merinci, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, angka pembiayaan rumah dalam satu tahun hanya mencapai sekitar 200.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut didorong oleh Program Satu Juta Rumah yang melibatkan berbagai pihak. Dengan adanya Undang-undang dari Pemerintah, Ia yakin target penyaluran 1,3 juta KPR pertahun bisa tercapai sehingga target zero backlog di 2045 bisa terwujud.