BI Jelaskan Pelemahan Rupiah hingga Rp16.945 per Dolar AS

BI mencatat, hingga 19 Januari 2026, transaksi modal dan finansial Indonesia mengalami aliran keluar bersih atau net outflow sebesar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp27,1 triliun (kurs Rp16.939). Perry menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika global yang mendorong penguatan dolar AS dan pergeseran portofolio investor ke aset negara maju.

“Pada 2026 terjadi net outflow 1,6 miliar dolar AS, data hingga 19 Januari 2026. Itu faktor-faktor global,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI Edisi Januari 2026, Rabu (21/1).

Ia menambahkan bahwa tekanan global dipengaruhi oleh kondisi geopolitik internasional serta kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat. Di sisi pasar keuangan, tingginya imbal hasil obligasi AS tenor pendek serta penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih terbatas turut memperkuat dolar AS.

“Selain itu, tingginya imbal hasil obligasi AS atau yield US Treasury tenor 2 tahun dan 3 tahun, juga lebih rendahnya Fed Fund Rate (FFR) turun lebih kecil,” ujar Perry.

Dari sisi domestik, BI menyoroti meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) oleh sejumlah korporasi besar nasional yang berkontribusi terhadap tekanan nilai tukar. Permintaan valas tersebut sejalan dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan pembayaran impor maupun kewajiban keuangan luar negeri.

“Ada kebutuhan valas yang besar dari sejumlah korporasi, terutama Pertamina, PLN dan Danantara,” ujar Perry.

Selain faktor korporasi, Perry juga menyinggung persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan isu kelembagaan yang sempat berkembang. Salah satunya terkait proses pencalonan Deputi Gubernur BI, yang dinilai memengaruhi sentimen pelaku pasar.

“Maka kami tegaskan lagi bahwa proses pencalonan Deputi Gubernur BI sudah sesuai undang-undang dan tata kelola, serta tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas kewenangan BI yang tetap profesional dengan tata kelola yang kuat,” papar Perry.

Untuk meredam volatilitas rupiah, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi di berbagai instrumen pasar valuta asing. BI melakukan intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) baik di offshore maupun onshore melalui Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta di pasar spot.

“Guna menjaga kestabilan rupiah, BI menempuh langkah-langkah stabilitas lewat intervensi di pasar NDF offshore maupun onshore DNDF serta di pasar spot,” kata Perry.

BI menilai langkah tersebut tetap konsisten dengan upaya menjaga sasaran inflasi. Bank sentral menargetkan inflasi berada di kisaran 2,5±1 persen pada 2026, dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan BI komitmen menjaga stabilitas rupiah lewat intervensi terukur di NDF, DNDF, dan pasar spot serta memperkuat strategi operasi moneter pro market,” terang Perry.

Dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Januari 2026, BI memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen, suku bunga Deposit Facility 3,75 persen, dan Lending Facility 5,50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menahan dampak ketidakpastian global sekaligus mendukung stabilitas rupiah.

BI juga menegaskan kecukupan cadangan devisa sebagai penopang kebijakan stabilisasi nilai tukar. Perry menegaskan bank sentral tidak ragu menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas pasar.

“Kami akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk terus menguat, didukung fundamental yang baik dan imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah dan prospek ekonomi yang menarik,” tegas Perry.

Bank Indonesia menyampaikan bahwa ke depan nilai tukar rupiah diprakirakan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat, seiring kebijakan stabilisasi yang terukur, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga.