CDD: Definisi, Penyebab, dan Prosesnya, Cek di Sini!

Ada berbagai situasi di luar perkiraan yang menyebabkan PJK harus melaksanakan uji tuntas nasabah. Apa saja itu? Berikut ini ulasannya:

• Ada hubungan usaha dengan calon nasabah.
• Ada transaksi keuangan menggunakan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dengan nilai minimal atau sama dengan Rp100 juta.
• Ada transaksi transfer dana sesuai Peraturan OJK ihwal penerapan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang jasa keuangan.
• Ada indikasi mencurigakan pada transaksi keuangan, utamanya tentang pendanaan terorisme atau pencucian uang.
• PJK tak yakin dengan status informasi dari calon nasabah, nasabah, penerima kuasa, dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner).

CDD adalah pengujian yang harus dilaksanakan dengan bertatap muka. Untuk itu, nasabah atau calon nasabah mesti mendatangi kantor PJK di awal pengajuan pemakaian produk atau layanan. Ia juga harus menyerahkan dokumen pendukung.

Jika tak bisa bertemu langsung, maka verifikasi bisa dilaksanakan lewat media elektronik PJK atau pihak ketiga yang sudah mengantongi izin OJK. Itu juga harus memakai data NIK atau kependudukan dan melalui dua faktor otentikasi.

Apa yang dimaksud dengan dua faktor otentikasi? Itu adalah dokumen milik nasabah yang sesuai dengan kriteria itu, yakni KTP elektronik.

Hemat kata, CDD adalah uji tuntas nasabah yang membutuhkan data seperti NIK di KTP, ketika PJK merasa situasi mengharuskannya mengecek data tersebut.