Demi Membendung Aset Kripto, Nigeria Rilis Mata Uang Digital Nasional

Inisiatif mengembangkan (bahkan meluncurkan) mata uang digital sudah banyak dilakukan terlebih dahulu oleh sejumlah negara. Hal ini tercatat dalam Central Bank Digital Currency Tracker yang dibuat oleh Atlatic Council.

Atlatic Council membuat dashboard yang menemukan bahwa ada 81 negara (mewakili 90 persen perekonomian dunia) yang telah melakukan eksplorasi terhadap CDBC. Dari jumlah tersebut, lima negara secara resmi sudah merilis CDBC-nya, yaitu: Bahama (The Bahamas), Federasi Saint Kitts, dan Netvis, Antigua dan Barbuda, Saint Lucia, dan Grenada.

Menurut catatan Atlatic Council, Bahama, misalnya, menjadi negara pertama di dunia yang telah meluncurkan mata uang digitalnya (Sand Dollar), Oktober tahun lalu. CBDC negara ini juga telah tersedia untuk digunakan bagi seluruh warganya. Integrasi mata uang digital Bahama dengan perbankan komersial juga akan diluncurkan secara bertahap.

Sementara sudah ada 14 negara yang tengah melakukan uji coba (pilot) CBDC, di antaranya: Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Thailand, dan lainnya. Tiongkok, misalnya, disebut-sebut menjadi negara ekonomi maju pertama yang menguji coba mata uang digital.

Pada April tahun lalu, bank sentral Tiongkok mulai menguji coba yuan digital (dikenal dengan kode e-CNY) di empat kota. Uji coba dilakukan untuk melihat kemungkinan perbankan melaksanakan tes internal seperti konversi uang tunai dan uang digital, mengecek saldo rekening, dan pembayaran. Pada Agustus tahun yang sama, uji coba yuan digital itu diperluas ke 28 negara.

Tahun ini, per Juni lalu, bank sentral Tiongkok mengumumkan bahwa lebih dari 20,87 juta dompet yuan digital pribadi dan 3,51 juta perusahaan telah dibuka dengan total nilai transaksi sekitar $5,39 miliar. Pemerintahan Tiongkok bahkan menargetkan penggunaan yuan digital secara luas diharapkan terjadi pada Olimpiade 2022 termasuk untuk para atlet dan pengunjung asing.

Dashboard Atlatic Council juga mencatat Indonesia termasuk dalam negara yang tengah mengeksplorasi mata uang digital. Namun, masih dalam tahap riset.

Menurut lembaga tersebut, seperti banyak bank sentral lain, Bank Indonesia (BI) juga disebut mengembangkan rupiah digital untuk mengantisipasi mata uang kripto. BI sampai saat ini juga masih melarang aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Rabu (27/8) mengatakan, lembaganya sedang memikirkan cara dalam mengembangkan rupiah digital yang relevan dengan perkembangan digitalisasi. Selain itu, bank sentral juga tengah mempertimbangkan bagaimana agar mata uang digital ini tidak meganggu kondisi perbankan nasional.

Erwin juga menyebutkan sebelum menerbitkan mata uang digital itu, pemerintah juga harus terlebih dahulu merevisi Undang-Undang yang selama ini hanya mengakui penggunaan mata uang fisik. Ia juga berpendapat setiap kementerian dan lembaga pemerintah perlu terlebih dahulu bersinergi membuat strategi nasional menghadapi digitalisasi.

“Karena ada beberapa hal tentang infrastruktur digital yang harus dibangun dulu, termasuk sistem hukum, khususnya perlindungan data dan konsumen,” kata Erwin, seperti dikutip dari Antara.