Dunia Usaha Pulih, Pemerintah Bertahap Kurangi Insentif Pajak
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menyatakan tengah mempertimbangkan rencana pengurangan insentif pajak secara bertahap. Niatan ini menyusul progress pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 terutama perbaikan aktivitas dunia usaha.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan sepanjang 2020 hingga 2021 ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak yang luar biasa besar. Stimulus itu demi membantu dunia usaha agar bisa tetap beraktivitas meski mereka mengalami penurunan permintaan (demand).
Namun, kata Suahasil, saat aktivitas dunia usaha mulai mengalami peningkatan, dan penghasilan mereka membaik, maka insentif akan dikurangi secara bertahap. “Nah ini yang bagaimana mencari balance kapan dunia usaha itu akan meningkatkan kegiatan usahanya. Sangat tergantung daripada Covid-19,” kata Suahasil dalam webinar, seperti dikutip, Jumat (12/11).
Menurut Suahasil, pemerintah akan terus melakukan pendalaman dan penelusuran pada pelaksanaan kebijakan insentif pajak—yang berupa relaksasi—dalam rangka pemulihan ekonomi. Dia memastikan bahwa selama pandemi masih berlangsung relaksasi itu masih akan diberikan kepada dunia usaha.
Progres realisasi insentif
Berdasarkan data dari Kemenkeu, per pertengahan Oktober, insentif pajak telah dimanfaatkan dengan nilai sebesar Rp60,57 triliun. Ada pun anggaran insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp63 triliun.
Secara mendetail, realisasi insentif pajak itu terdiri dari, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 (Rp2,98 triliun), PPh pasal 25 (Rp6,84 triliun), pajak pertambahan nilai (PPN) perumahan (Rp0,64 triliun), pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor (Rp2,08 triliun), dan PPn ritel (Rp45,01 miliar).
Berikutny, ada juga insentif PPh pasal 22 (Rp17,31 triliun), PPh pasal 25 (Rp24,42 triliun), dan restitusi PPN Rp5,71 triliun.