Kemenkop UKM Akan Tegur Penyalur KUR yang Tak Taat Aturan
Kemenkop UKM menemukan pelanggaran dalam penyaluran KUR.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius saat konferensi pers mengenai realisasi penyaluran KUR di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12). Eko Wahyudi/Fortune IndonesiaJakarta- FORTUNE, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan memberikan teguran kepada para penyalur KUR yang tidak taat pada pedoman penyaluran, yakni Permenko Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, melalui Forum Pengawas Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), penyaluran KUR di lapangan belum 100 persen sesuai dengan peraturan dan pedoman penyaluran yang ada.
"Masih ada beberapa temuan yang dilanggar oleh bank penyalur KUR," kata Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12). "Temuan pelanggaran akan kita bawa ke Forum Pengawas KUR yang dipimpin BPKP."
Survei monev Kemenkop UKM yang berlangsung pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi melibatkan 1.047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR. Sebagian besar respondennya adalah debitur KUR Mikro dan KUR Supermikro yang memiliki kredit dengan plafon kurang dari Rp100 juta.
“Terdapat 144 debitur atau 16,1 persen KUR mikro dan KUR supermikro dengan plafon sampai Rp100 juta dikenai agunan tambahan,” kata Yulius.
Pelanggaran yang dilakukan dalam penyaluran KUR
Temuan lainnya, terdapat 2 persen debitur dengan pinjaman KUR melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan, debitur KUR yang memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) baru sebanyak 27 persen, dan 72 persen debitur memakai Surat Keterangan Usaha (SKU)/Surat Keterangan Domisilli Usaha (SKUD).
Tidak hanya itu, 4 persen penyaluran KUR merupakan penerima KUR yang sedang menerima kredit komersial (switching), hingga terdapat 2 persen debitur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan catatan pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) milik Kementerian Keuangan.
Hal tersebut terjadi karena adanya KTP yang belum diperbarui 50 persen, KTP sedang diperbarui 25 persen, dan alasan lainnya 25 persen.
“Terdapat juga 129 debitur atau 26,8 persen tidak memiliki NPWP dari 481 debitur KUR di atas Rp50 juta," ujar Yulius.
Dia mengatakan sebagai tindak lanjut pada 2024, KemenkopUKM juga berencana mengkaji dampak KUR terhadap perekonomian dan peningkatan berbagai aspek kehidupan melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Lebih dari itu, ke depan kita akan terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR dengan melahirkan para debitur baru KUR, tidak sekadar debitur existing," kata Yulius.
