53 Juta NIK Telah Terintegrasi dengan NPWP per 8 Januari 2023
Integrasi NPWP dan NIK dukung kebijakan satu data.
Ilustrasi KTP ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 53 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) per 8 Januari 2023. Jumlah tersebut mencapai 76,8 persen dari total 69 juta NPWP yang akan diintegrasikan.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan pemadanan NIK sebagai NPWP bisa dilakukan wajib pajak orang pribadi secara digital melalui portal DJPOnline pada situs pajak.go.id.
"Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak bisa memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar terintegrasi," ujarnya dalam media briefing, seperti dikutip Antara, Selasa (10/1).
Menurut Suryo, penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan implementasi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Kebijakan ini juga diambil untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.
Dukung kebijakan satu data
Di sisi lain, integrasi NPWP dengan NIK dapat pula mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi termasuk administrasi perpajakan, interkoneksi berbagai core system di kementerian dan lembaga dengan menggunakan kunci utama yang sama.
Harapannya, satu data tersebut dapat menghasilkan analisis kebijakan yang optimal, serta memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Dus, melalui integrasi NIK dengan NPWP, seluruh sistem informasi di Indonesia bisa tersambung dan saling mencocokkan agar pelayanan bisa lebih sederhana.
"Kami pun terus mencoba melakukan konfirmasi dan validasi serta pemadanan NIK dengan NPWP ini bersama Direktorat Jenderal Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Tidak hanya NIK dan NPWP, ia juga turut berharap wajib pajak bisa segera memutakhirkan data terkait data pribadi lainnya di laman resmi DJPOnline agar DJP memiliki data yang lebih valid.
