Indonesia Butuh Rp745 triliun Untuk Pengembangan Ekonomi Hijau

Wimboh menambahkan, kebutuhan pembiayaan tersebut tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN. Melainkan dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan hijau. 

Pemerintah sebelumnya juga telah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yakni mencapai US$5,7 miliar atau berkisar Rp81,6 triliun. 

"Biaya transisi tersebut juga terkait dengan perubahan pada industri hilir yang harus mengubah proses pengolahannya sebagaimana prinsip ekonomi hijau," kata Wimboh.

Wimboh juga mengungkapkan, berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan dapat menstimulasi 3,2 juta lapangan kerja baru.   

Kondisi tersebut menjadi angin segar bagi seluruh pelaku industri. Mengingat saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif, termasuk generasi milenial, yang memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru.

OJK sendiri juga telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang isinya menyempurnakan beberapa hal dalam Roadmap Tahap I. 

OJK juga mencatat, perbankan telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan US$55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun. Data OJK juga menunjukkan bahwa penerbitan obligasi hijau (green bond) di pasar domestik bernilai Rp500 miliar. Namun, jumlah ini baru setara 0,01 persen dari total outstanding obligasi. 

Sementara itu, global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten (perusahaan tercatat) Indonesia telah mencapai lebih dari Rp31,6 triliun. Selain itu, portofolio pendanaan campuran (blended financing) telah mendapatkan komitmen Rp35,6 triliun.