Mengenal Istilah GST dan Perbedaannya dengan PPN

GST merupakan besarnya pajak yang dikenakan pada barang dan jasa atau layanan publik. Di Indonesia sendiri, istilah GST lebih sering dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tarifnya sebesar 10 persen.

Baik PPN, VAT, dan GST (Goods and Service Tax) merupakan suatu istilah yang sama yang digunakan untuk istilah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Perluasan basis pendapatan pemerintah dan pencapaian keseimbangan antara pajak langsung dan tidak langsung/konsumsi sering dijadikan sebagai alasan untuk memperkenalkan metode VAT ini.

Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lainnya juga memberlakukan GST. Misalnya, Singapura mulai memberlakukan GST pada 1 April 1994 dengan tarif tunggal sebesar 3 persen. Kemudian disusul beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, dan Kamboja. Sedangkan Laos baru menerapkan GST pada 2009, kemudian disusul oleh Brunei Darussalam dan Myanmar. 

Di Malaysia, Goods and Services Tax baru diterapkan pada 1 April 2015. Namun pada 1 September 2018, sistem GST digantikan dengan sistem Sales and Service Tax (SST). Sistem tersebut terdiri dari Sales Tax (Cukai Jualan) dan Service Tax (Cukai Perkhidmatan) yang juga sudah pernah diterapkan oleh Malaysia pada 1972.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa GST di Indonesia lebih dikenal dengan penyebutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN di Indonesia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Pasal 7 42 Tahun 2009, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan sebesar 0 persen untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

Adapun objek yang  dikenakan PPN di Indonesia antara lain, setiap usaha yang melibatkan barang dan tindakan dalam penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian, setiap kegiatan usaha yang melibatkan kegiatan Impor Barang Kena Pajak, setiap kegiatan usaha yang melibatkan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Selanjutnya, PPn juga dikenakan untuk setiap kegiatan usaha dalam pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dan setiap kegiatan usaha yang melibatkan tindakan ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain itu, berdasarkan Pasal 15A UU PPN, setiap tindakan dan objek pajak yang dikenai PPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN, yakni paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.