Janji Calon Ketua DK OJK Pengganti Wimboh Perketat Pengawasan Fintech

Dalam paparannya, Mahenda yang masih menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Periode 2019-2024 ini menyampaikan gagasannya di antaranya terkait pengendalian internal pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) hingga pendalaman pembiayaan perbankan.

Bilamana terpilih menjadi Ketua DK OJK, Mahendra bakal menyusun struktur dan roadmap pengawasan yang tepat agar tidak terjadi permasalahan IKNB. Terlebih dengan adanya sejumlah sengketa asuransi unit link. 

"Pengawasan terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen serta masyarakat dapat semakin ditingkatkan," kata Mahendra, dalam konfrensi video Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, penyaluran kredit bank nasional di sektor swasta masih cukup rendah sebesar 33 persen bila dibandingkan negara ASEAN lainnya yang bisa di atas 100 persen. 

Nama calon Ketua DK OJK lainnya yang turut menjalani uji kelayakan ialah Darwin Cyril Noerhadi. Dalam paparannya, Darwin membawakan tema regulasi efektif, masyarakat terlindungi, pertumbuhan sehat dan berkesinambungan.  

Salah satu terobosan yang ingin dibawanya ialah memisahkan pengawasan fintech dari IKNB, perbankan dan pasar modal. 

"Perbedaan variasi dan sifat dari dua pilar lainnya yang diawasi OJK membuat pendekatan kepada IKNB, termasuk fintech harus berbeda," ungkap Darwin. 

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti aset perbankan yang masih bisa untuk terus ditingkatkan. Sebab menurutnya, aset perbankan dalam negeri terhadap PDB masih sekitar 35 persen. Posisi tersebut masih berbanding jauh dengan Singapura yang mencapai 273 persen. 

"Kita butuh menaikkan aset lebih cepat agar perbankan bisa lebih tinggi," ungkap Darwin. 

Uji kelayakan akan dilakukan selama dua hari yakni 6 hingga 7 April 2022. Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir menyebutkan, keputusan yang lolos menjadi DK OJK akan diumumkan pada Sein 11 April 2022. 

"Keputusan akan diambil Senin 11 April 2022. Calon anggota OJK yang terpilih melalui mekanisme pengambilan keputusan Komisi 11 akan dihubungi oleh sekretariat," ujar Kahar, Rabu (6/4).