Insentif Pajak Pengusaha Capai Rp1,46 Triliun, Pagu Anggaran Jebol

Selain insentif yang diatur dalam PMK nomor 3/2022, pemerintah juga menggelontorkan insentif pajak lainnya. Misalnya, perubahan batasan penghasilan dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan penghasilan maksimal Rp500 juta yang diberikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), percepatan restitusi melalui PMK nomor 209 tahun 2021, serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk pembelian mobil dan properti lewat PMK nomor 5 dan 6 tahun 2022.

Sri Mulyani menyatakan wajib pajak yang menerima manfaat dari perubahan batas penghasilan kena pajak mencapai Rp1,64 triliun atau 109,36 persen dari pagu Rp1,5 triliun.

"Kemudian untuk restitusi yang dipercepat, kemudian PPnBM yang ditanggung pemerintah baik untuk mobil dan properti masing-masing, sudah mencapai Rp1,2 triliun, Rp408,35 miliar, dan Rp526,28 miliar," ujarnya.

Untuk UMKM yang menikmati pembebasan PPh karena berpenghasilan di bawah Rp500 juta, realisasinya baru bisa diketahui saat pelaporan SPT Tahunan pada Maret dan April tahun depan.

Dus, realisasi insentif pajak tersebut—termasuk yang diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2022—mencapai Rp16,64 triliun atau 85,76 persen dari pagu Rp19,53 triliun. "Ini semua menggambarkan bahwa pemerintah terus menggunakan instrumen pajak dan fiskal untuk membantu memulihkan berabagai kegiatan masyarakat," katanya.

Di luar itu, ada pula insentif pajak untuk sektor kesehatan berupa PPN alat kesehatan ditanggung pemerintah, yang serapannya 17,51 persen dari total pagu Rp2,4 triliun. "Ada 995 wajib pajak yang mendapatkan dan Rp420,26 miliar insentif pajak yang telah dinikmati," ujarnya.