Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Bikin Kredit Macet Bank Bengkak

28 Nov 2024, 17:30 WIB

Suheriadi .

ilustrasi pajak (unsplash.com/Kelly Sikkema)

Intinya sih...

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat dan memukul ekonomi kelas menengah.
Penurunan daya beli juga berdampak pada penurunan permintaan pembiayaan di segmen konsumer, mikro, dan UMKM.
Dampak dari kenaikan PPN berpotensi menghambat kredit dan mempengaruhi kualitas aset perbankan akibat meningkatnya risiko gagal bayar di ketiga segmen tersebut.

Jakarta, FORTUNE - Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, diproyeksikan akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan memukul ekonomi kelas menengah. Implikasi lainnya, penurunan daya beli ini juga dapat berdampak pada penurunan permintaan pembiayaan, terutama di segmen konsumer, mikro, dan UMKM.

"Harga-harga naik ketika masyarakat mengalami penurunan daya beli, maka akan menghantam double hit. Ini istilahnya sudah jatuh, tertimpa tangga," kata Ekonom Segara Institute Piter Abdullah melalui keterangan tertulis di Jakarta, (28/11).

Selain menurunkan menghambat kredit, dampak dari kenaikan PPN juga berpotensi mempengaruhi kualitas aset perbankan di ketiga segmen tersebut akibat meningkatnya risiko gagal bayar. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi industri perbankan, terutama dalam menjaga pertumbuhan kredit dan kualitas portofolio pembiayaan. Untuk itu, perbankan harus menyiapkan berbagai strategi menghadapi tantangan tersebut.

Ini strategi Bank Mega Syariah antisipasi kenaikan PPN

Ilustrasi Layanan Mega First Syariah milik Bank Mega Syariah/Dok Bank Mega Syariah

Menanggapi hal tersebut, Risk Management Division Head Bank Mega Syariah (BMS), Rundi Dhema Perkasa mengatakan Bank Mega Syariah (BMS) terus memantau kondisi pasar dan ekonomi secara aktif serta menyesuaikan strategi bisnis dengan tren yang tengah berkembang.

Dalam menghadapi potensi perlambatan di segmen tertentu, Bank telah mempersiapkan diversifikasi portofolio pembiayaan yang lebih luas, termasuk memperkuat segmen yang memiliki risiko lebih rendah dan potensi pertumbuhan yang stabil.

“Bank Mega Syariah telah menerapkan pengelolaan risiko yang komprehensif dan proaktif. Melalui Risk Acceptance Criteria (RAC), kami memastikan pemberian pembiayaan dilakukan dengan sangat selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian," kata Rundi.

Selain itu, lanjut Rundi, BMS juga secara konsisten menerapkan prinsip 5C yakni -character, capacity, capital, collateral, dan condition – untuk menilai kelayakan pembiayaan, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis, Mega Syariah tetap optimistis. Rundi menjelaskan, di tahun 2025, Bank Mega Syariah berkomitmen untuk mempertahankan rasio NPF di bawah risk appetite dan menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas melalui mitigasi risiko yang konsisten dan pengelolaan portofolio yang prudent.

Pembiayaan konsumer BMS tumbuh 24%, NPF dijaga 0,91%

Ilustrasi pegawai Bank Mega Syariah tengah melayani nasabah/Dok. Bank Mega Syariah

Pembiayaan konsumer hingga September 2024 tercatat mencapai Rp 382,5 miliar, tumbuh 24,07 persen dibandingkan September 2023 (yoy). Selain itu, segmen kartu pembiayaan atau Syariah Card juga mencatatkan pertumbuhan sangat baik sebesar 686 persen (yoy). Secara keseluruhan, total pembiayaan Bank Mega Syariah mencapai Rp7,2 triliun per September 2024.

Di tengah berbagai tantangan eksternal, Mega Syariah juga fokus pada pengembangan layanan dan produk yang inovatif. Strategi tersebut bertujuan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, khususnya di sektor konsumer, yang mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Bank Mega Syariah juga berhasil menjaga kualitas pembiayaannya dengan rasio non-performing financing (NPF) gross per September 2024 sebesar 0,91 persen, turun dibandingkan posisi September 2023 yang mencapai 0,95 persen.