LPS Akan Perluas Fungsi Lembaga, Bakal Jamin Polis Asuransi?

Namun, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut lembaga tersebut belum pernah membahas atau diminta menanggapi penjaminan polis. Menurutnya, LPS masih menjalankan amanah yang saat ini berlaku. 

"Kami belum tahu (terkait penjaminan polis). Yang pasti LPS akan menjalankan UU dan peraturan yang berlaku," katanya kepada Fortune Indonesia, Senin (14/2). 

Sebagai konteks, pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebelumnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, LPS memiliki kewenangan tambahan dalam hal penempatan dana selama pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 kepada bank yang memiliki permasalahan likuiditas. 

Selain itu, LPS juga telah menjalankan 4 fungsi penjaminan yang sesuai dengan ketentuan internasional. 

“Empat fungsi, yaitu pay box yang hanya membayar klaim penjaminan simpanan, pay box plus dengan tambahan kewenangan resolusi secara terbatas, loss minimizer dengan perluasan fungsi resolusi, dan risk minimizer yang memiliki kewenangan early intervention sebelum terjadinya kegagalan bank," ujar Didik. 

Didik mengatakan LPS masih terus memantau kondisi penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron. 

Dalam hematnya, penyebaran virus yang masih tinggi akan sedikit berdampak terhadap program restrukturisasi kredit perbankan. Meski demikian, penelitian LPS menunjukkan stabilitas perbankan masih akan tetap terjaga. 

"Terkait dengan kondisi restrukturisasi kredit yang sudah melandai dengan segala dinamika yang terjadi akan terus dicermati, jangan sampai terjadi istilahnya “hard landing," kata Didik.