Menparekraf Nilai QR Cross Border Sektor Pariwisata Masih Sulit
Jakarta, FORTUNE – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) mengungkapkan isu Cross Border Payment (CBP) di sektor pariwisata masih cukup rumit dan menjadi persoalan pelik suntuk diterapkan di sektor pariwisata. Pasalnya, ekosistem ekonomi di Indonesia–yang kebanyakan diperkuat sektor menengah ke bawah–akan bersaing ketat dengan negara maju yang sudah memiliki kesiapan.
“Karena negara-negara yang maju dan memiliki aplikasi dalam ekosistem digital payment ini akan mengambil peluang dan ruang yang lebih dominan,” kata Sandiaga pada Weekly Press Briefing Kemenparekraf, Senin (25/7).
Kemenparekraf akan memastikan bahwa CBP tidak akan merugikan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama mereka yang bergerak di level Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “UMKM akan kita pastikan untuk tidak mengalami dampak negatif,” katanya.
People focus
Menparekraf ingin kebangkitan sektor pariwisata di masa pemulihan ekonomi setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 berbasis pada people focus, bukan corporation focus. Hal ini juga menjadi jargon dalam kelompok kerja pariwisata (Tourism Working Group/TWG) dalam Presidensi G20 Indonesia.
Sandiaga mengungkapkan fokusnya saat ini mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. “Kita melihat bahwa penurunan pariwisata sebesar 80 persen di tahun 2021 dan 75 persen di tahun 2020, bisa kita kembalikan dengan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru,” ujarnya.