OECD Tetapkan Tarif Pajak Korporasi 15%, Apa Dampaknya Bagi Indonesia

Melansir The Financial Times, kesepakatan tarif pajak global minimum ini merupakan perubahan mendasar pertama pada sistem perpajakan perusahaan antar negara. Hal ini demi mengakhiri persaingan tarif pajak ‘yang berbahaya” di mana ada negara yang menerapkan tarif lebih rendah.

Sampai sebelum kesekapatan ini, terdapat negara-negara yang menolak hal tersebut, seperti Irlandia dan Hungaria. Mereka ini merupakan negara-negara suaka pajak atau yang memberikan tarif pajak lebih rendah. Namun, baik Irlandia dan Hungaria sudah sepakat atas peraturan baru tersebut.

Kesepakatan pajak global minimum ini juga mengharuskan perusahaan membayar pajak di tempat mereka beroperasi, bukan hanya di kantor pusat.

Sebelumnya, beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan India telah bergerak untuk memperkenalkan pajak tersebut khususnya yang menyasar kepada perusahaan digital seperti Amazon, Google, dan Facebook. Beberapa perusahaan digital ini disebut membayar pajak lokal terlalu sedikit lantaran mereka tidak memiliki yurisdiksi atau tidak berkantor di negara tersebut.

Dalam kesepakatan pajak global minimum ini, OECD memperkenalkan sistem dua pilar pajak. Dalam pilar satu, aturan perpajakan akan menyasar pada perusahaan-perusahaan digital yang memiliki kegiatan bisnis serta menghasilkan keuntungan di suatu negara, meskipun secara fisik tidak hadir di negara tersebut.

Sementara pilar kedua memperkenalkan tarif pajak perusahaan minimum global yang ditetapkan sebesar 15 persen. Tarif ini akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan di atas 750 juta euro. Pilar kedua ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar AS$150 miliar tambahan pendapatan pajak global setiap tahunnya.

OECD menyebutkan, negara-negara yang telah menyekapati ketentuan tarif pajak global itu akan menandatangani konvensi multilateral pada tahun depan. Berikutnya, ditargetkan implementasi efektif itu akan terjadi pada 2023.

Menurut pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center, Bawono Kristiaji, adanya solusi pilar dua dalam kesepakatan pajak korporasi ini bertujuan untuk mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (Pph) badan minimum secara global. Menurutnya, setiap negara akan terdampak dengan aturan main pilar dua tersebut termasuk Indonesia yang merupakan bagian dari 136 negara anggota.

Bawono menambahkan, kehadiran kesepakatan pajak minimum global bagi Indonesia perlu disambut dengan baik. Hal ini, katanya, khususnya terkait dengan prospek dalam mengurangi tekanan kompetisi pajak serta berkurangnya daya tawar negara-negara yang selama ini dikategorikan sebagai suaka pajak (tax haven).

“Dalam kontekstualitas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU) HPP tetap dipertahankannya tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 22 persen juga kian relevan karena risiko pengalihan laba ke negara lain jadi berkurang dengan adanya skema tarif pajak minimum,” kata Bawono kepada Fortune Indoensia, Senin (11/10).  

Perihal manfaatnya terhadap penerimaan pajak Indonesia, kata Bawono, tentu perlu dihitung lebih lanjut. “Yang pasti, OECD memperkirakan bahwa pilar dua akan memberikan tambahan penerimaan pajak global sebesar US$150 miliar per tahun,” katanya.