OJK : Banyak Warga RI Tak Punya Dana Persiapan Pensiun 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar juga menyampaikan bahwa OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui pengawasan dan pendalaman pasar dana pensiun.

“Kinerja intermediasi terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek-proyek berkelanjutan agar kontribusi sektor jasa keuangan semakin nyata. Industri dana pensiun memiliki peran strategis menopang ketahanan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa tua,” kata Mahendra.

Hingga Agustus 2025, aset dana pensiun mencapai Rp1.593 triliun atau tumbuh 8,72 persen (yoy), dengan program pensiun wajib sebesar Rp1.200,62 triliun, program sukarela Rp392,56 triliun, dan total peserta 29,09 juta orang. 

Sementara itu, Ihda Muktiyanto selaku Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria, Kementerian Keuangan, menegaskan urgensi reformasi sistem pensiun Indonesia menuju sistem yang inklusif, terdigitalisasi, dan berkelanjutan. 

Hal ini untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni transisi demografi menuju aging population, rendahnya angka kepesertaan, dan penarikan dini pada program Jaminan Hari Tua yang menghambat akumulasi dana jangka panjang.

Reformasi sistemik melalui UU P2SK juga dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga langkah strategis yakni memperluas cakupan kepesertaan, memperkuat tata kelola investasi, serta mengharmonisasikan program pensiun.