Pemangkasan Bunga BI Belum Efektif Pacu Pertumbuhan Ekonomi RI

Selain itu, Tauhid menjelaskan bahwa efek dari kebijakan pemangkasan suku bunga ini baru akan terasa dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan ke depan. Mengingat penurunannya hanya sebesar 25 basis poin, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar masih terbatas. 

Sementar itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menjelaskan bahwa dampak kebijakan moneter memiliki time lag, sehingga kenaikan konsumsi bergantung pada efektivitas penurunan suku bunga dalam mendorong kredit konsumsi dan meningkatkan likuiditas rumah tangga. 

"Kenaikan konsumsi akan tergantung pada sejauh mana penurunan suku bunga diterjemahkan menjadi kredit konsumsi yang lebih murah dan peningkatan likuiditas bagi rumah tangga," kata Josua kepada Fortune Indonesia (1/2). 

Dengan kebijakan ini, lanjut Josua, BI berupaya mengelola depresiasi Rupiah agar tetap terkendali sehingga aset lokal tetap menarik bagi investor asing. Namun, ketidakpastian global dan potensi pelebaran defisit neraca berjalan harus dikelola dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. 

"Ketidakpastian global dan risiko pada neraca berjalan yang melebar perlu dikelola dengan baik agar investor swasta tetap percaya diri," kata Josua.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia di tahun 2025 juga masih dibayangi oleh berbagai risiko dan tantangan di dalam negeri. Antara lain seperti lemahnya daya beli hingga kebijakan Pemerintah yang membebani masyarakat. 

Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Ekonom BCA, David Sumual juga menyoroti kenaikan pajak yang berpotensi mempengaruhi daya beli. Namun, menurut David Sumual, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen lebih banyak ditujukan pada barang mewah, sehingga dampaknya terhadap masyarakat luas relatif terbatas. 

"Pajak yang meningkat akan berdampak pada daya beli, tapi sejauh ini PPN 12 persen akhirnya untuk barang mewah, opsen tidak terlalu banyak mengubah nilai akhir yang harus dibayar," kata dia. 

Di sisi lain, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) masih belum sepenuhnya jelas. Jika nantinya ada kenaikan iuran dalam skema kelas BPJS Kesehatan yang baru, menurut David, dampaknya terhadap daya beli belum tentu signifikan. Namun, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia adalah investasi asing.