Pemerintah Gelontorkan Rp108,5 Triliun Untuk Subsidi KPR
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui APBN telah menggelontorkan dana senilai Rp108,5 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 hingga pertengahan 2023. Dana tersebut disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Dedi Syarif Usman menyatakan, APBN berkontribusi besar dalam memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
FLPP menurut Dedi, merupakan salah satu program inklusif pemerintah sebagai dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR untuk memperoleh rumah tapak dan satuan rumah susun.
"Skema KPR FLPP ini berupa angsuran dengan rate 5 persen p.a. untuk tenor sampai dengan 20 tahun," kata Dedi melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat (1/9).
<p>Realisaai FLPP di 2023 baru 120 ribu rumah</p>
Dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, realisasi penyaluran dana FLPP di tahun 2023 sampai dengan Juli adalah sebanyak 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023.
Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, Wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
Pada tahun 2023 ini, Pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) sebesar Rp1,53 triliun.
"PMN yang diterima SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN," jelas Dedy.