Pemerintah Siap Kelola Komitmen Pendanaan US$20 Miliar Transisi Energi

Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Sri Mulyani. 

Pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PLN.

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” kata Menkeu.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pembentukan subholding PLN akan membuat proses bisnis menjadi efektif seiring dengan optimalisasasi yang dikonsolidasikan ke sejumlah anak usaha.

“Dengan program holding subholding ini bisnis proses akan lebih efektif dan efisien, utilisasi aset lebih optimal,” katanya.

PLN sendiri akan menjadi holding dengan empat subholding, yakni PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2) dan PLN ICON Plus. Masing-masing akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara.

Menurutnya, PLN terus melakukan transformasi untuk mengoptimalisasi fungsi PLN sebagai jantungnya Indonesia, mengelola usaha ketenagalistrikan. "Dengan mengubah proses bisnis menjadi lebih lincah, cepat, dan trengginas serta memastikan elektrifikasi berjalan secara lancar dan menjadi pioneer dalam energi listrik berwawasan lingkungan di masa depan,” kata Darmawan.