Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) nasional hingga 13 Oktober 2026 telah mencapai Rp27,2 triliun dari total 29 bank penyalur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut secara nasional pemerintah juga telah meningkatkan plafon KPP menjadi Rp50 triliun.
"Kita perlu terus melakukan evaluasi, melihat potensi yang ada, dan mendorong percepatan agar target penyaluran dapat tercapai serta semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Maruarar saat kunjungan ke Grha BNI melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Rabu (14/10).
Melalui evaluasi dan koordinasi bersama perbankan, Kementerian PKP terus mendorong optimalisasi KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai instrumen pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Termasuk kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai salah satu penyalur KPP & FLPP.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyatakan akan terus memacu optimalisasi penyaluran KPP dan FLPP serta penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan pada sektor perumahan.
Untuk penyaluran KPP, BNI mencatat realisasi Rp2,42 triliun atau sekitar 89,6 persen dari target Rp2,7 triliun. Target tersebut meningkat dari target awal Rp1,5 triliun setelah BNI mengajukan penambahan plafon penyaluran. BNI juga mencatat pencapaian 92,99 persen dari target penyalurannya dan berkontribusi sekitar 9,22 persen terhadap total realisasi KPP nasional.
“BNI berkomitmen mendukung program perumahan pemerintah dan memenuhi target penyaluran yang telah ditetapkan.” ujar Putrama.
Hingga saat ini, lanjut Putrama, pembiayaan KPP BNI telah menjangkau 3.144 debitur, dengan penyaluran Rp1,02 triliun pada sisi permintaan (demand) dan Rp1,404 triliun pada sisi pasokan (supply).
Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP oleh BNI telah mencapai 13.476 unit atau 80,2 persen dari kuota 2026 sebanyak 16.800 unit. Berdasarkan data penyaluran yang disampaikan dalam pertemuan, penerima KPR FLPP BNI didominasi pekerja swasta dan buruh dengan porsi 54 persen, disusul kelompok wiraswasta, petani, dan nelayan sebesar 14 persen.
Untuk memenuhi kuota FLPP hingga Desember 2026, BNI menyiapkan sejumlah strategi percepatan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi basis data nasabah segmen komersial beserta jejaring rantai pasoknya, optimalisasi rumah siap huni dari mitra pengembang, serta peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Pada 2025, BNI menjadi bank penyalur FLPP terbesar keempat. Pada 2026, BNI kembali berada pada peringkat keempat dengan realisasi 13.476 unit berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan. Penyaluran tersebut saat ini masih didominasi rumah tapak, sehingga pengembangan pembiayaan untuk rumah susun subsidi juga diharapkan dapat menjadi peluang perluasan akses hunian bagi masyarakat.