Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memproyeksikan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp658,9 triliun atau sebesar 88,5 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun hingga akhir 2021.
“Kemarin ada faktor IJP (imbal jasa penjaminan) dari sektor keuangan, yang Rp30 triliun dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus. Jadi, dia tidak membutuhkan tambahan alokasi untuk penjaminan,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers outlook 2022 secara virtual, Kamis (30/12).
Realisasi terendah diproyeksikan terjadi pada alokasi anggaran untuk program dukungan UMKM, yaitu mencapai Rp116,2 triliun atau 76,9 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun. Dia menjelaskan rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa program yang tidak berjalan dan pengembalian penempatan dana.
Hingga 17 Desember 2021, pemerintah mencatat realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77. Jika diperinci, anggaran Program PEN untuk klaster kesehatan telah mencapai Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp214,96 triliun tahun ini.
Realisasi anggaran untuk klaster perlindungan sosial tercatat telah mencapai Rp161,17 triliun atau 86,4 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun.
Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun. Pada 2022, pemerintah menetapkan anggaran PEN Rp414,1 triliun. Perinciannya, Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp141,4 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.