Relisasi PEN Bakal Mentok 90 Persen Hingga Akhir 2021

Untuk tahun depan, Airlangga menjelaskan anggaran PEN disiapkan untuk tiga program bernilai Rp414 triliun. Anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

"Tentu dengan melihat akhir 2021 ini, kami cukup optimis dengan berbagai capaian yang didapatkan," katanya.

Ia pun berharap Indonesia bisa bertransformasi lebih cepat pada tahun 2022. Namun, kata Airlangga, Indonesia harus tetap waspada terhadap varian Covid-19 Omicron, agar tak terjadi lonjakan kasus.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai tidak maksimalnya realisasi anggaran PEN 2021 disebabkan oleh beberapa hal. Masalah pertama, kata dia, adalah sektor kesehatan.  

Menurutnya, dalam proses pencarian dana untuk kesehatan masih memerlukan prosedur yang panjang, sehingga tak langsung bisa dicairkan. “Pemenuhan persyaratan administrasi seperti verfikasi dokumen dalam melakukan validasi dan proses pencairan membutuhkan waktu sampai dengan diterima oleh rumah sakit/institusi kesehatan,” kata dia melalui pesan singkat, Kamis (16/12).

Di sisi lain, menurut Yusuf, ada beberapa pos anggaran PEN yang belum terlalu diminati. Hal ini dikarenakan, proses pemulihan ekonomi yang masih membutuhkan waktu.

Ia pun mencontohkan anggaran PEN yang dialokasikan untuk UMKM dan korporasi. Hingga saat ini, menurutnya, realisasinya masih di bawah 50 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Varian Omicron menyebabkan ketidakpastian pemulihan ekonomi ke depannya. Para pelaku usaha masih urung mengambil kredit untuk kepentingan ekspansi atau sekadar beraktivitas.

“Saya kira ini juga tidak terlepas dari gelombang kedua Covid-19 di kuartal III, yang akhirnya mendorong kembali ketidakpastian terkait konsistensi proses pemulihan. Apalagi saat ini, proses pemulihan juga dibayangi oleh Omicron yang tentu berpotensi menambah ketidakpastian,” ujarnya.

Kendati serapan PEN tahun ini rendah, Yusuf menilai alokasi 2022 masih tetap dibutuhkan. Mengingat, kata dia, tahun depan adalah tahun transisi ekonomi ketika stimulus fiskal masih dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Di sisi lain, proses pemulihan antar satu sektor dengan sektor yang lain akan berbeda. Ada sektor yang proses pemulihannya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, seperti misalnya sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata sehingga sektor ini masih membutuhkan stimulus dari pemerintah, salah satunya melalui dana PEN," katanya.