Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan BI menyiapkan langkah antisipasi terhadap pelemahan rupiah agar tidak berdampak lebih luas pada ekonomi nasional.
"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut Puan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 akan menjadi momentum untuk memperkuat respons pemerintah terhadap tekanan global.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya membuat Indonesia jadi terpuruk," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN masih mampu menahan tekanan pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.
"Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiah-nya, jadi gak seheboh mungkin, tapi di atas itu, enggak jauh berbeda sama dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).
Purbaya juga menyebut pemerintah akan membantu menjaga stabilitas pasar obligasi untuk menahan kenaikan yield surat utang negara.
"Kita akan bisa mulai membantu, besok mungkin dengan masuk ke bond market," ujarnya.
Apa penyebab rupiah tembus Rp17.500? | Pelemahan rupiah dipicu ketegangan Timur Tengah, kenaikan harga minyak, dan tekanan ekonomi domestik. |
Apa langkah yang dilakukan BI? | BI melakukan intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF untuk menjaga stabilitas rupiah. |
Berapa jumlah buruh yang terkena PHK hingga April 2026? | Sekitar 40 ribu buruh di sektor padat karya terkena PHK sejak Januari-April 2026. |
Apakah APBN 2026 masih aman? | Menteri Keuangan Purbaya menyatakan APBN masih relatif aman meski rupiah melemah dan harga minyak naik. |