RUU P2SK Diyakini Dorong PDB RI hingga Tembus Rp24.000 triliun

Menurutnya, kebijakan tersebut juga memastikan level playing field di sektor jasa keuangan dan meminimalisir regulatory arbitrage di sektor jasa keuangan serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen. 

Adapun kebijakan ITSK di RUU P2SK ini juga sejalan dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, pemimpin negara G20 sepakat transformasi digital perlu terus ditindaklanjuti implementasinya. 

Bagi OJK, kebijakan yang akomodatif disertai dengan layanan keuangan dan konektivitas digital yang merata akan mendukung tarnsformasi digital yang inklusif dan ekosistem keuangan digital yang berdaya tahan.

Mirza melanjutkan, OJK juga akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital dan menindaklanjuti kebijakan P2SK. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal. 

Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan data AFTECH tahun 2022, terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh kurang lebih 306 penyelenggaraan fintech. 

OJK pun mencatat, fintech securities crowdfunding  telah mengumpulkan dana sebesar Rp 661 miliar yang siap disalurkan untuk pengembangan UMKM. Selain itu, Inovasi keuangan digital yang berjumlah 93 platform telah berkontribusi kepada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia.