SBN Jatuh Tempo Buat Utang Luar Negeri RI Turun jadi Rp5.925 Triliun

Erwin kembali menjelaskan, tren utang Pemerintah memang mengalami penurunan sejak September 2021. Posisi ULN Pemerintah pada Januari 2022 tercatat sebesar US$199,3 miliar setara Rp2.851 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar US$200,2 miliar setara Rp2.864 triliun. 

Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 5,4 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3,0 persen (yoy) pada Desember 2021. 

Dari sisi pinjaman secara neto juga masih mengalami penurunan yang terjadi pada pinjaman bilateral, seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. 

"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati," ungkap Erwin. 

Dari sisi ULN swasta tercatat senilai US$205,3 miliar setara Rp2.937 triliun pada Januari 2022, atau menurun dari US$206,1 miliar setara Rp2.948 triliun pada Desember 2021. 

Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,0 persen (yoy) pada Januari 2022, atau lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen (yoy) pada periode sebelumnya. 

Erwin mengatakan, perkembangan tersebut bersumber dari adanya pelunasan pinjaman luar negeri swasta yang jatuh tempo selama periode Januari 2022. 

"Sehingga menyebabkan ULN lembaga keuangan (financial corporations) terkontraksi sebesar 4,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,2 persen (yoy) pada Desember 2021," ungkap Erwin. 

Dengan perkembangan tersebut, BI menilai ULN Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 34,1 persen atau menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35,0 persen. 

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN," jelas Erwin. 

Erwin menegaskan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.