65% dari Portofolio Kredit BRI telah Terapkan ESG
Jakarta, FORTUNE – Hingga kuartal I-2022, tercatat kurang lebih 65,6 persen atau sekitar Rp639,9 triliun dari total portofolio penyaluran kredit BRI telah mengacu pada penerapan prinsip environmental, social, dan governance (ESG). Jumlah ini meningkat 13,4 persen dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar 62,9 persen dari total penyaluran kredit atau senilai Rp564 triliun.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso pada acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, belum lama ini menjelaskan, penerapan ESG yang konsisten dan berkala harus dimulai dari aspek governance. Di samping itu, prinsip ESG juga harus dikerjakan secara simultan. Dengan governance yang baik, Sunarso meyakini penerapan ESG dapat lebih terarah dan terukur sehingga dapat mendorong keberlangsungan usaha yang dijalankan.
“Sampai dengan detail yang kecil-kecil, aktivitas BRI di kantor itu kami ukur emisi karbonnya berapa, dan kita komitmen untuk secara gradual menuju zero emisi karbon. Itu yang saya katakan green operation. Jadi, mencakup green asset, green liability dan green operation,” kata Sunarso melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/6).
Kredit UMKM BRI jadi porsi terbesar yang terapkan ESG
Dari total penyaluran kredit BRI yang mengacu pada penerapan prinsip ESG tersebut, porsi terbesar diserap oleh sektor UMKM mencapai Rp568,4 triliun. Kemudian disusul oleh sektor pengelolaan lingkungan berkelanjutan terkait sumber daya alam hayati dan tata guna lahan sebesar Rp45,2 triliun, serta transportasi rendah emisi Rp14,6 triliun.
BRI juga menerapkan kebijakan pembiayaan sektoral yang mengacu pada mitigasi risiko berdasarkan prinsip ESG. Hal ini akan terus ditingkatkan terutama dalam pemberdayaan segmen UMKM sebagai inti bisnis BRI.
Tak hanya itu, BRI juga menetapkan kebijakan ketat berupa larangan pengucuran dana pembiayaan kepada sektor-sektor yang tidak menerapkan prinsip ESG, seperti sektor usaha yang terkait penebangan liar, produksi dan perdagangan narkotika, kerja paksa atau eksploitasi anak dan pencucian uang.