Indonesia Siapkan Jurus Jitu Redam Dampak Tarif Tinggi Trump

Penyesuaian tarif PPh impor akan diterapkan secara selektif terhadap produk-produk tertentu, seperti barang-barang elektronik, ponsel, dan laptop. Tarif PPh impor untuk kategori ini akan diturunkan dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas beban biaya secara signifikan, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global saat ini.

Pemerintah berencana menyesuaikan tarif bea masuk untuk produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat yang termasuk dalam skema most favored nation (MFN). Tarif yang sebelumnya berkisar 5-10 persen akan direvisi menjadi 0-5 persen.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengatur ulang bea keluar untuk produk-produk ekspor, seperti crude palm oil (CPO). Tarif bea keluar ini akan bervariasi, mulai dari 0 persen hingga 25 persen. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para eksportir dalam menghadapi tekanan pasar global.

Upaya lain yang juga tengah dipercepat adalah kebijakan pengamanan perdagangan atau trade remedies. Pemerintah akan memangkas waktu penerapan bea masuk antidumping, imbalan, dan safeguarding dari 30 hari menjadi hanya 15 hari. Langkah ini diambil agar para pelaku industri bisa mendapatkan perlindungan lebih cepat dari praktik perdagangan tidak adil yang merugikan.

Sri Mulyani mengatakan total lima langkah strategis ini mampu memangkas beban tarif 14 persen dari total 32 persen tarif balasan yang dikenakan oleh AS. Dengan demikian, dampak bersih yang dirasakan oleh para pelaku usaha bisa ditekan hingga hanya 18 persen.

“Kami akan terus melakukan reform, terutama di bidang pajak, bea cukai, dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mendorong deregulasi dan reformasi yang lebih ambisius. Pemerintah dinilai perlu bergerak cepat agar sektor usaha tidak kehilangan momentum dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

Sebelumnya, Trump telah resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10 persen untuk seluruh mitra dagang AS per 5 April 2025, termasuk negara-negara yang masuk dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs).

Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan yang tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar per 9 April 2025.

Produk-produk dari Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 persen. Namun, ada beberapa produk yang dikecualikan dari tarif ini. Pemerintah AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diterapkan pemerintah Indonesia kurang adil.