Rights Issue BRI, Perluas Pasar Pembiayaan Segmen Unbankable
Rights issue BRI diapresiasi investor.
Ilustrasi Gedung BRI/Dok. PerusahaanJakarta, FORTUNE – Proses rights issue yang ditempuh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dinilai akan berdampak positif pada perluasan pasar pembiayaan usaha masyarakat kecil yang dianggap belum layak menerima pinjaman dari lembaga jasa keuangan formal atau unbankable.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, sebagian besar dana dari aksi korporasi itu akan digunakan mendanai holding BUMN Ultra Mikro (UMI) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, yang diperkirakan mampu menjangkau lebih luas pemberdayaan segmen usaha yang masih unbankable.
Ramdhan menilai setiap anggota holding memiliki kemampuan cukup baik dalam menggarap pasar pembiayaan usaha ultra mikro. "Dengan integrasi, holding pun akan mampu menyatukan berbagai layanan lebih baik sehingga menggarap lebih banyak pelaku usaha ultra mikro yang unbankable," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, (30/8).
Rights issue diapresiasi investor
Dia pun mengatakan penerbitan saham baru BBRI melalui aksi korporasi perusahaan pelat merah ini akan mendapat apresiasi maksimal dari investor. Hal itu tak terlepas dari kinerja BRI yang positif di tengah pandemi.
Selain itu, ditambah prospek bisnis holding yang menjanjikan ke depan, dengan melibatkan dua BUMN yang dikenal memiliki kinerja yang tak kalah baiknya. Pegadaian dan PNM pun selama ini dikenal handal dan mumpuni dalam penyaluran dana bagi wong cilik dengan model bisnis yang khas.
Selain berimbas pada pelayanan yang cakupannya lebih luas, Ramdhan menyampaikan langkah strategis BRI tersebut akan berdampak besar bagi perseroan yakni dalam percetakan margin. Bahkan dia menilai laba konsolidasian BRI pun akan mampu ditingkatkan.
Pasalnya, dengan transformasi dan integrasi digital secara menyeluruh, efisiensi operasional bisa dicapai optimal. Sekaligus perluasan basis nasabah akan membuat pendapatan semakin tinggi. "Lagi pula, pelaku usaha ultra mikro adalah debitur yang lebih membutuhkan pembinaan, sehingga marginnya masih cukup tinggi," kata Ramdhan.
Holding Ultra Mikro dorong penguatan ekosistem
Sementara itu, ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan konsolidasi ketiga BUMN tersebut akan mampu membuat ekosistem yang lebih terintegrasi sehingga akses layanan jasa keuangan lebih mudah. Hal ini akan menekan performa lembaga pembiayaan yang ilegal alias non-formal atau shadow banking yang biasa menjerat masyarakat dengan bunga tinggi.
"Dengan konsolidasi lembaga pembiayaan, diharapkan akses pendanaan dapat lebih terjangkau, disertai suku bunga yang rendah sehingga dapat memperkuat profitabilitas usaha UMKM,” jelasnya.
Di sisi lain, langkah strategis pemerintah melalui BRI ini dapat melahirkan usaha-usaha baru di masyarakat. Harapannya, tercipta hubungan saling menguntungkan antara perusahaan negara dengan usaha-usaha masyarakat bawah.
"Dengan demikian, data debitur lebih terintegrasi dan pengelolaan risiko kredit pun diharapkan akan tetap terjaga. Bahkan, dapat menangkap banyak potensi pertumbuhan baru di segmen usaha ultra mikro," tutup Josua.
Di samping itu, pembentukan holding merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan potensi ekonomi nasional dari investor asing. Dia menilai banyak investor asing yang tertarik dengan segmen ini karena potensi dan marginnya yang cukup baik.
45 juta unit usaha masih butuhkan pembiayaan formal
Direktur Utama BRI Sunarso sebelumnya sempat mengatakan, pada segmen usaha ultra mikro setidaknya ada sekitar 45 juta unit usaha yang membutuhkan sentuhan pembiayaan formal. Baik berupa tambahan kredit untuk atau bahkan yang belum dapat sama sekali, untuk memperbesar usahanya.
Dari 45 juta unit usaha itu, sekitar 18 juta belum terlayani Lembaga pembiayaan sama sekali. Sisanya diperkirakan sudah pernah mengakses pembiayaan namun masih kurang. Ada pula yang masih dilayani rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian ada juga yang meminjam ke kerabat.
“Ini kami anggap sebagai potensi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan kredit lebih spesifik lagi ke segmen ultra mikro dan kemudian lebih spesifik lagi kepada pengusaha-pengusaha ultra mikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan secara formal (unbankable). Kemudian lembaganya dibuat, ekosistemnya dibangun melalui pembentukan holding ultra mikro ini,” katanya secara terpisah.
Seperti diketahui, BRI mendapatkan persetujuan rights issue dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dari mayoritas pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli lalu.
Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021. Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.
Bila ditotal hasil inbreng dan optimalisasi dana segar yang diraup dari publik, aksi korporasi BRI diperkirakan bernilai hampir Rp100 triliun. Dana hasil aksi korporasi itu diantaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding BUMN UMi bersama kedua BUMN tersebut.
