FINANCE

Tumbuh 2,7%, Utang Luar Negeri RI capai US$423,5 miliar

Utang luar negeri Pemerintah tumbuh 3,7%.

Tumbuh 2,7%, Utang Luar Negeri RI capai US$423,5 miliarShutterstock/Mezario
15 October 2021
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakata, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2021 sebesar US$423,5 miliar atau tumbuh 2,7 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy). 

"Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik yaitu Pemerintah dan Bank Sentral," kata Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Muhamad Nur melalui keterangan resminya di Jakarta (15/10). 

Dengan demikian, BI memandang utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2021 tetap terkendali. Hal tersebut tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,2 persen, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,6 persen. 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,5 persen dari total ULN. 

Utang luar negeri Pemerintah tumbuh 3,7%

BI mencatat posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar US$207,5 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5 persen (yoy). Nur menyampaikan, perkembangan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. 

Sementara itu, posisi utang luar negeri Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelolanya. 

Nur menjelaskan, Pemerintah terus berkomitmen mengelola utang luar negeri Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Belanja prioritas di antaranya mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,8 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2 persen, sektor jasa pendidikan 16,4 persen, sektor konstruksi 15,4 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12,5 persen. 

"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri Pemerintah," kata Nur.

Utang luar negeri Bank Sentral meningkat

Selain itu, posisi utang luar negeri Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar US$6,3 miliar menjadi US$9,2 miliar. Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. 

"Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang," kata Nur. 

Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. 

Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa. 

Related Topics