Tingkatkan Pengawasan, BPKP Akan Audit Realisasi Penyaluran KUR

Berdasarkan pengawasan oleh BPKP, Sally menyebut efektivitas penyaluran dan indikasi fraud menjadi dua hal yang masih perlu diperbaiki. 

Untuk itu, strategi pengawasan KUR pada 2023 di antaranya berfokus pada pengawasan atas perencanaan hingga pertanggungjawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala.

Dari kebijakan tersebut, pengawasan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.

Selain itu, untuk mengawal akuntabilitas, baik dari sisi penyaluran KUR maupun terhadap kucuran anggaran subsidi KUR yang terus meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak yang terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyebut total 7,62 juta debitur telah diberikan KUR sepanjang 2022. Dari total penerima tersebut, terbagi empat kluster: KUR Mikro 66,41 persen, KUR Kecil 31,84 persen, KUR Super Mikro 1,74 persen, dan KUR Penempatan PMI di bawah 1 persen.

“Untuk kebijakan KUR tahun 2023 Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian masih dalam proses pengundangan,” ujarnya.

Untuk memastikan efektivitas pengawasan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM nomor 4 Tahun 2020 yang terdiri dari BPKP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian dan lembaga lain.