Tumbuh 2,7%, Utang Luar Negeri RI capai US$423,5 miliar

BI mencatat posisi ULN Pemerintah di bulan Agustus 2021 sebesar US$207,5 miliar atau tumbuh 3,7 persen (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5 persen (yoy). Nur menyampaikan, perkembangan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. 

Sementara itu, posisi utang luar negeri Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelolanya. 

Nur menjelaskan, Pemerintah terus berkomitmen mengelola utang luar negeri Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Belanja prioritas di antaranya mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,8 persen dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,2 persen, sektor jasa pendidikan 16,4 persen, sektor konstruksi 15,4 persen serta sektor jasa keuangan dan asuransi 12,5 persen. 

"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri Pemerintah," kata Nur.

Selain itu, posisi utang luar negeri Bank Sentral pada bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar US$6,3 miliar menjadi US$9,2 miliar. Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, secara proporsional sesuai kuota masing-masing. 

"Hal itu ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang," kata Nur. 

Alokasi SDR dari IMF ini pada dasarnya merupakan kategori khusus dan tidak dikategorikan sebagai pinjaman, karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. 

Dalam hal ini, negara anggota yang menerima alokasi SDR akan mendapatkan tambahan likuiditas dalam bentuk cadangan devisa dan sekaligus menambah kewajiban jangka panjangnya dalam jumlah yang sama. Alokasi SDR dari IMF juga tidak menambah beban bunga utang karena biaya atas kewajiban SDR ditetapkan dengan tingkat yang sama dengan bunga penerimaan cadangan devisa. 

Sementara itu untuk ULN swasta pada Agustus 2021 mengalami kontraksi 1,2 persen (yoy), setelah pada periode sebelumnya tumbuh relatif stabil. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 6,0 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,0 persen (yoy). 

Selain itu, pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan juga mengalami perlambatan dari 1,4 persen (yoy) pada Juli 2021 menjadi sebesar 0,1 persen (yoy). 

Dengan perkembangan tersebut, posisi utang luar negeri swasta pada Agustus 2021 tercatat sebesar US$206,8 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$207,4 miliar.

Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total utang luar negeri swasta. Utang luar negeri tersebut masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total utang luar negeri swasta. 

Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan , didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.